Papua No. 1 News Portal | Jubi
Accra, Jubi – Para anggoota parlemen Ghana terlibat keributan saat para memperdebatkan perpajakan yang diajukan untuk transaksi elektronik, pada Senin, (20/12/2021). Keributan terjadi ketika suara dewan perwakilan rakyat terpecah.
Tercatat pungutan elektronik sebesar 1,75 persen, yang akan mencakup pajak terhadap pembayaran uang pada perangkat mobile, telah ditolak keras oleh oposisi sejak diajukan untuk pertama kalinya pada bulan lalu. Hal tersebut pun menjadi hambatan bagi penyetujuan anggaran nasional.
Baca juga : Parlemen Tonga tanpa perwakilan perempuan saatnya untuk perubahan
Anggota parlemen kepulauan Cook diperbolehkan berpakaian adat bersidang
PM Malaysia minta raja bubarkan parlemen usai pandemi Covid-19
Para anggota parlemen menyerbu bagian depan ruang sidang usai Ketua DPR Alban Bagbin menyarankan agar perdebatan dan pengambilan suara terkait pajak tersebut dilakukan di bawah prosedur ‘urgensi’ yang dipercepat.
Menteri Keuangan Ken Ofori-Artta mengatakan bahwa pungutan tersebut akan memperluas cakupan pajak dan memberikan peningkatan sebesar 6,9 miliar cedi Ghana pada tahun 2022. Namun proposalnya disambut dengan sorakan dan ejekan di parlemen saat pertama kali diumumkan.
Mereka yang menolak pungutan itu mengatakan hal tersebut akan membawa dampak yang timpang bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan mereka yang berada di luar sistem perbankan formal dan bergantung pada transfer uang melalui perangkat, mengurangi aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
Ofori-Artta menjanjikan untuk mengadakan diskusi lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan terkait kebijakan pemungutan tersebut. Pemungutan suara terkait apakah hal tersebut akan berlanjut dengan prosedur urgensi akan dilanjutkan pada Selasa waktu setempat. (*)
Editor : Edi Faisol
