Papua No. 1 News Portal | Jubi
Arawa, Jubi – Seorang menteri kabinet Bougainville mengungkapkan bahwa ada dukungan besar di kalangan parlemen untuk dua perubahan konstitusi yang sedang direncanakan.
Pemerintah Bougainville di daerah otonom Papua Nugini itu dilaporkan ingin mempertahankan tiga kursi parlemen yang dialokasikan untuk veteran dari krisis perang saudara.
Kursi-kursi ini seharusnya sudah dibatalkan sebelum pemilu tahun ini, tetapi ada dorongan besar untuk mempertahankannya.
Menteri penanggung jawab Implementasi Perjanjian Perdamaian, Albert Punghau, berkata ada dukungan juga kuat untuk memungkinkan seorang presiden menjabat selama tiga periode.
Dia yakin bahwa ketika Parlemen Bougainville bertemu pada Maret, mereka akan menyepakati kedua perubahan tersebut, tetapi saat ini konsultasi publik masih berlangsung.
“Seperti yang diperintahkan oleh ketetapan saat ini, kita harus pergi dan melakukan konsultasi dengan kepala-kepala suku, dan kepala pemerintahan tingkat masyarakat dan penatua gereja ….”
Mengenai kepresidenan, Punghau mengatakan perubahan ini diambil bukan untuk memastikan presiden yang sekarang memimpin, John Momis, yang sudah mendekati akhir masa jabatan keduanya, akan bisa melanjutkan peran tersebut.
Dia berkata ada kemungkinan Momis tidak akan terpilih kembali, tetapi untuk membatasi kesempatan untuk siapa pun untuk maju sebagai presiden untuk ketiga kalinya adalah pelanggaran hak asasi manusia mereka.
“Beberapa kritik menuduh perubahan itu dibuat demi dia. Tidak, itu bukan hanya untuk dia. Ini untuk memastikan bahwa kita semua bersatu, orang-orang bisa tidak memilih Momis, dan dengan begitu dia tidak akan kembali menjabat lagi, jika itu terjadi maka itulah yang akan terjadi. Itulah alasan di balik rancangan perubahan itu,” tegasnya.
RUU ini sekarang dikumpulkan kepada pemimpin-pemimpin masyarakat di sekitar Bougainville, sebelum kembali ke Parlemen tepat sebelum surat perintah pelaksanaan pemilu diajukan pada 27 Maret.
Punghau menambahkan bahwa isu ketiga, tentang mengubah nama Pemerintah Otonomi Bougainville menjadi Pemerintahan Transisi Konstitusional Bougainville hanya dapat dilakukan setelah berkonsultasi dengan pemerintah pusat PNG.
Sementara itu, seorang pemimpin Bougainville yang terkemuka menentang rencana pemerintah untuk memungkinkan presiden memegang jabatan selama tiga periode.
Martin Miriori, yang pernah memimpin Pemerintahan Sementara Bougainville dan memiliki jabatan yang tinggi dalam Tentara Revolusi Bougainville, mengecam keras langkah itu. Ia menuduh pemimpin-pemimpin Bougainville tidak mendengarkan aspirasi rakyat dan dibutakan oleh “keserakahan, kekuasaan, dan uang”. (The Guardian)
Editor: Kristianto Galuwo
