Papua No.1 News Portal | Jubi
Nouméa, Jubi – Tiga partai anti-kemerdekaan di Kaledonia Baru menekankan bahwa mereka akan memberikan tanggapan dari sisinya jika Paris memutuskan untuk menunda referendum kemerdekaan dari Prancis bulan depan.
Partai-partai pro-kemerdekaan, yang ingin agar plebisit itu ditunda ke tahun depan karena dampak pandemi pada kampanye mereka dan masyarakat Kanak yang masih berkabung, sudah mengumumkan bahwa mereka akan memboikot referendum pada 12 Desember mendatang.
Dalam sebuah konferensi pers bersama, partai-partai anti-kemerdekaan berkeras kalau negara Prancis harus berhenti bersikap ragu-ragu dan mengonfirmasikan jadwal referendum Desember ini.
Masih belum jelas bagaimana tanggapan ketiga partai tersebut jika referendum ini tidak berjalan seperti yang direncanakan sejak semula.
Pekan lalu, menteri luar negeri Prancis Sébastien Lecornu mengungkapkan bahwa Paris akan membuat keputusan final tentang isu ini dalam sepuluh hari, setelah selama berminggu-minggu menekankan referendum hanya akan ditunda jika situasi pandemi berkembang di luar kendalinya.
Presiden Provinsi Selatan dan politisi anti-kemerdekaan yang vokal, Sonia Backes, membantah. Menurutnya, meskipun sudah 268 orang meninggal karena Covid-19 sejak awal September, krisis itu sekarang sudah berakhir dan kampanye dapat diteruskan tanpa kesulitan apa-apa.
Politisi anti-kemerdekaan lainnya, Gil Brial, percaya Kaledonia Baru sedang menghadapi permasalahan dan Prancis tidak boleh tunduk pada ancaman dari sisi pro-kemerdekaan.
Sementara itu, 50 anggota masyarakat sipil di Kaledonia Baru juga telah merilis surat terbuka kepada Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dimana mereka sepakat penundaan referendum adalah suatu kesalahan dan memintanya untuk menetapkan jadwal 12 Desember ini. Surat ini ditandatangani oleh sejumlah atlet olahraga paling terkemuka dari wilayah itu. Menurut mereka, ketakpastian yang masih akan berlanjut selama periode referendum yang berkepanjangan ini akan membagi-bagikan masyarakat.
Dua referendum sebelumnya yang dilakukan di bawah Kesepakatan Nouméa, pada 2018 dan 2020, dimenangkan oleh pihak anti-kemerdekaan. (RNZ Pacific)
Editor: Kristianto Galuwo
