Papua No. 1 News Portal | Jubi
Merauke, Jubi – Ratusan sopir truk yang mengangkut bahan galian golongan C (pasir) di sejumlah tempat, mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke, Provinsi Papua, lantaran selama ini ada pembatasan bahkan ada sopir truk yang ditahan oleh aparat kepolisian setempat.
Dari pantauan Jubi, Selasa (24/8/2021), kedatangan para sopir diterima Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Merauke, Benjamin Latumahina, serta Wakil Ketua II, Domiikus Ulukyanan. Untuk menjaga protokol kesehatan, tidak semua sopir diizinkan masuk ruangan, hanya perwakilan saja.
Koordinator sopir truk, Dominikus Buliba Gebze, meminta para sopir truk diberikan kebebasan melakukan aktivitas kembali dengan mengambil pasir di sejumlah titik. Karena kegiatan pembangunan juga terus berjalan.
Selama ini, jelas dia, para sopir truk juga merasa tak nyaman karena ada yang ditangkap dan bersama dengan truk beserta muatan pasirnya dibawa ke mapolres untuk diproses hukum.
“Jujur saja, pada bulan April lalu, ada beberapa sopir ditangkap dan dibawa ke polres. Setelah ditahan, ada yang minta dilepas, namun dengan catatan menyetor uang Rp100 juta terlebih dahulu,” katanya.
Dia meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke agar mengambil kebijakan tentang lokasi bagi para sopir untuk mengambil bahan galian golongan C, sambil menunggu hadirnya unit pelaksana teknis daerah (UPTD).
“Kami tahu kalau berbagai urusan terkait bahan golongan C maupun kehutanan telah ditarik ke provinsi. Olehnya, agar aktivitas para sopir bisa berjalan kembali, perlu ada langkah cepat diambil oleh pemerintah setempat,” katanya.
Baca juga: Baru 38 ribu warga Merauke yang menerima vaksin tahap kedua
Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Benjamin Latumahina, mengatakan pihaknya merespons berbagai tuntutan para sopir sehubungan dengan kegiatan sehari-hari dalam melakukan aktivitas penggalian pasir.
“Kami sudah bahas bersama dengan Bupati Merauke, Romanus Mbaraka, beberapa hari lalu. Pak Bupati sudah mengambil langkah cepat. Dimana akan melakukan komunuikasi bersama provinsi agar perlunya dibentuk UPTD dalam waktu dekat di sini,” katanya. (*)
Editor: Dewi Wulandari
