Papua No. 1 News Portal | Jubi
Merauke, Jubi – Para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke, Provinsi Papua diminta tidak menerima tenaga honorer daerah (honda) lagi. Karena jumlah tenaga ‘honda’ saat ini sangat banyak dan anggaran sudah tersedot banyak untuk pembayaran honor mereka.
“Saya minta pimpinan OPD bekerja jujur. Tidak boleh ada yang diam-diam menerima tenaga ‘honda’ lagi,” kata Bupati Merauke, Romanus Mbaraka, saat ditemui Jubi, Sabtu (18/12/2021).
Khusus tenaga ‘honda’ atau guru di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, lanjut bupati, jika ada yang berasal dari yayasan, akan dikembalikan ke yayasan, sehingga tak terlalu membebankan anggaran pemerintah untuk membayar honornya.
Begitu juga di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), katanya, jika tenaga ‘honda’ yang jumlahnya sampai 500 orang, maka harus dilakukan rasionalisasi.
“Kan menjadi pertanyaan, ratusan tenaga honorer itu, kerjanya apa saja. Lalu apakah semua menjalankan tugas serta tanggung jawab dengan baik atau tidak,” ujarnya.
“Jadi saya minta Direktur RSUD Merauke, dr. Yeni Mahuze, agar mempertimbangkan dan segera melakukan rasionalisasi. Hasilnya dilaporkan kepada saya,” pintanya.
Bupati juga mengingatkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Harmini, agar saat menerima tenaga kerja, baik penyapu jalan, pengangkut sampah, dan lain-lain, harus memperhatikan syarat-syaratnya juga.
“Tidak bisa serta merta menerima begitu saja,” kata Bupati Mbaraka.
Baca juga: Bupati Merauke instruksikan pejabat di SKPD data tenaga ‘honda’
Sekretaris Daerah (Sekda) Merauke, Ruslan Ramli, meminta agar apa yang telah disampaikan bupati, agar dapat direspons dan ditindaklanjuti oleh masing-masing pimpinan OPD.
“Saya kira ini adalah warning bagi pejabat agar tak menerima tenaga honorer daerah lagi,” pintanya. (*)
Editor: Dewi Wulandari
