Papua No. 1 News Portal | Jubi
Merauke, Jubi – Bupati Merauke, Romanus Mbaraka, meminta kepada pejabat di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar melakukan koordinasi dengan kementerian serta lembaga, baik di tingkat pusat maupun provinsi.
Permintaan itu disampaikan Bupati Mbaraka saat membuka kegiatan Musyawarah Rencanna Pembangunan Daerah (Musrenbang) tingkat Kabupaten Merauke, Senin (12/4/2021).
“Kenapa pejabat di masing-masing SKPD melakukan koordinasi, karena melihat kemampuan fiskal daerah menurun sangat jauh,” ungkapnya.
Dimana, jelas bupati, hingga 2021, Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) menurun hingga Rp1,9 triliun. Tahun 2020 masih di posisi Rp2,1 triliun lebih.
Sementara belanja aparatur sipil negara (ASN) sekitar Rp1,2 triliun. Sehigga hanya tersisa dana yang bersumber dari DAK senilai Rp200 miliar serta dana otsus sekitar Rp48 miliar.
“Jadi, mau tidak mau, perlu adanya koordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi agar bisa mendukung untuk penguatan dalam realisasi nanti,” katanya.
Baca juga: Ketua MPR RI akan berkunjung ke Merauke, salah satu tujuannya meninjau Sirkuit Road Race PON
Wakil Bupati Merauke, H. Riduwan, menambahkan perlunya koordinasi dan komunikasi baik oleh setiap SKPD ketika akan ke kementerian di Jakarta maupun di Provinsi Papua.
“Saya kira apa yang disampaikan Pak Bupati Merauke sangat baik dan itu demi kemajuan daerah kita ini ke depan,” katanya. (*)
Editor: Dewi Wulandari
