Papua No. 1 News Portal | Jubi
Wamena, Jubi – Sejumlah pengusaha (kontraktor) orang asli Papua (OAP) yang tergabung dalam Tim Kawal Pembangunan Infrastruktur Jayawijaya, Senin (10/8/2020), melakukan pemalangan kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jayawijaya karena proses lelang pekerjaan di kantor ini dinilai tidak transparan.
Ketua Tim Kawal Pembangunan Infrastruktur Jayawijaya, Kostan Elopere, mengatakan sesuai peraturan bahwa pekerjaan dengan nilai lebih dari Rp2 miliar harus dilelang. Tetapi yang terjadi selama ini hanya penunjukkan sehingga melenceng dari aturan.
“Kami temukan di lapangan ada sekitar 10 paket pekerjaan (yang dilaksanakan tahuna) 2019 yang belum selesai tetapi dananya sudah 100 persen. Kami berikan apresiasi kepada bupati sudah berikan kepada teman-teman pengusaha lain, tetapi yang punya bendera, profil yang lengkap juga tidak dapat. Kami ini korban, karena selama ini yang terjadi hanya penunjukkan,” kata Kostan Elopere, saat ditemui Jubi di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jayawijaya-Papua, Senin (10/8/2020).
Elopere menjelaskan paket pekerjaan yang tidak rampung dikerjakan misalnya dua ruang kelas baru di Distrik Pelebaga dan rehab perpusatakaan di Distrik Muliama. Termasuk ditemukan juga paket tidak rampung di Distrik Tagime, Distrik Porome, Distrik Kurulu, dan Distrik Walelagama.
Ia mengatakan sistem penunjukkan langsung kepada beberapa oknum pengusaha sudah berlangsung sejak lama sehingga mereka tidak mendapatkan bagian. Bahkan, kata dia, penunjukkan ini bukan kepada pengusaha kontraktor murni, hanya pinjam perusahaan, baru kemudian mengerjakan pekerjaan yang diberikan.
Baca juga: Rusuh Wamena dan pemulihan
Baca juga: Liputan kolaborasi Jubi tentang amuk massa di Wamena menangkan Tasrif Award 2020
Sekretaris Tim Kawal Pembangunan Infrastruktur Jayawijaya, Isak Wetipo, minta pihak ULP Jayawijaya menghargai apa yang telah dilakukan para kontraktor asli Papua. Sebelum ada penjelasan dari Bupati Jayawijaya terkait proses dan tahapan pelelangan pekerjaan, mereka tidak akan membuka palang di kantor ULP Jayawijaya.
“Kami minta Pemerintah Kabupaten Jayawijaya transparan agar pengusaha asli Papua mampu bersaing dengan pengusaha lain. Kalau pekerjaan dilelang dan kita jatuh, bisa tahu kekurangan untuk memperbaiki, sehingga terapkan aturan yang berlaku,” katanya. (*)
Editor: Dewi Wulandari
