Papua No.1 News Portal | Jubi
Wamena, Jubi – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat resmi menyerahkan hasil pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan pasca rusuh atau amuk masa di Wamena, Jayawijaya, Papua. Serah terima pengelolaan dan pemanfaatan pekerjaan rehibilitasi dan rekonstruksi bangunan pasca amuk masa Wamena 23 September 2019 itu meliputi bangunan ruko, pasar dan juga perumahan masyarkat yang terbakar.
Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua mengaku telah melihat pembangunan ruko, pasar dan perumahan sebagian besar telah selesai dikerjakan, tetapi belum juga digunakan.
“Kalau sudah dilakukan penyerahan dari kementerian PUPR ke pemda dan kami akan tindaklanjuti seperti pasar Wouma, ruko-ruko yang ada supaya bisa dioperasikan kembali,” kata Banua di ruang rapat bupati, dalam ceremonial penyerahan dilakukan melalui video virtual, Jumat, (10/7/2020).
Baca juga : Kementerian PUPR rehabilitasi dan rekonstruksi 7 fasilitas umum di Jayapura dan Wamena
Bank Papua salurkan dana program BSPS Kemen PUPR
Kementerian PUPR pangkas anggaran demi perbanyak Padat Karya Tunai
Banua mengatakan akan berkomunikasi dengan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua, sehingga dilakukan penyerahan asset dari kementerian PUPR kepada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Papua.
Ia harap setelah diserahkan seluruh bangunan yang dikerjakan sudah harus bisa gunakan seperti pasar Wouma yang sudah 100 persen selesai, dapat kembali digunakan mama-mama berjualan.
“Memang dari penyampaian Gapensi Jayawijaya ada sembilan bangunan di luar 403 unit ruko tersebut yang belum diserahkan ke kementerian namun telah dikerjakan,” kata Banua menjelaskan.
Selain itu ia telah menyampaikan ke kementerian termasuk aset pemerintah daerah seperti kantor Satpol PP, dinas perhubungan, BLH, termasuk KUA dan PLN yang turut terbakar, namun sampai sekarang belum ada realisasi.
Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Jayawijaya, Fred Huby, mengatakan dari 403 unit ruko yang dikerjakan telah selesaikan sekitar 97 persen.
“Masih ada tujuh unit masih dalam finishing dan diperkirakan minggu depan sudah selesai semuanya,” kata Huby.
Menurut dia dalam pengerjaan ada sekitar sembilan ruko yang tidak terhitung di 403 unit tersebut. Bangunan itu ditambah satu gudang yang sudah laporkan ke bupati, untuk diusulkan kembali ke Kementerian PUPR.
Tercatat progress pembayaran sampai saat ini sudah terbayarkan 210 unit dan 193 unit sisanya belum terbayarkan.
Menurut dia, hal itu sudah disampaikan ke Kementerian PUPR, sedangkan dananya sudah siap, serta proses pembayarannya dari dana APBN diakui administrasinya sedikit ribet.
“Apalagi kontraktor yang kerjakan cukup banyak, sehingga administrasi yang disiapkan juga banyak,” kata Fred Huby menjelaskan. (*)
Editor : Edi Faisol
