Papua No. 1 News Portal | Jubi
Merauke, Jubi – Bupati Merauke, Romanus Mbaraka, meminta kepada para jurnalis di kabupaten di wilayah selatan Papua itu agar ikut menyejukkan situasi melalui pemberitaan yang diangkat di masing-masing media.
Permintaan itu disampaikan Bupati Mbaraka saat melakukan pertemuan bersama belasan jurnalis Merauke di Gedung Negara Merauke, Senin 98/11/2021).
Pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Elyas Mite, serta Kabag Humas dan Protokoler Setda Merauke, Mike Walinaulik.
Pernyataan Bupati Mbaraka tersebut menyusul pernyataan seorang tokoh di Merauke yang dimuat di media online di Merauke terkait wacana pembentukan Provinsi Papua Selatan (PPS). Nama PPS sebaiknya diganti dengan Animha.
Pendapat itu menimbulkan polemik. Untuk mengantisipasi polemik itu tidak makin melebar dan meruncing, Bupati Mbaraka mengambil langkah bertemu dengan para wartawan.
Ada sejumlah catatan diberikan sebagai masukan kepada para jurnalis dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.
“Saya meminta kepada rekan-rekan jurnalis agar ketika melakukan wawancara terhadap tokoh-tokoh, harus selektif. Artinya, melihat kapasitas orang yang bicara,” pintanya.
Harusnya, sebagai seorang jurnalis, memilih narasumber yang berkompoten dan bisa memberikan kesejukan dalam komentarnya.
“Janganlah rekan-rekan menulis yang terlalu berlebihan. Lebih baik mengangkat yang baik dan ketika orang menyimak atau membaca merasa nyaman dan sejuk,” pintanya.
Dikatakan, siapapun tokoh yang dipilih sebagai narasumber, dilihat secara baik terlebih dahulu. Misalnya ketika bersuara tentang Provinsi Papua Selatan (PPS), program MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) atau Perkebunan Pangan dan Energi Terpadu Merauke (PPETM), pelabuhan perikanan, dan lain-lain, perlu selektif dalam memilih narasumber.
Khusus tentang PPS, demikian Bupati Mbaraka, pemberitaan yang diangkat juga harus sejuk. Jangan sampai membuat orang yang memiliki kewenangan tentang aturan, menjadi tersinggung. Ingat bahwa tahapan menghadirkan provinsi ini sedang berjalan sampai sekarang.
“Jadi hati-hatilah [memilih] narasumber saat berbicara. Kita semua menginginkan agar semua terwujud dengan baik,” katanya.
Seorang jurnalis, jelas bupati, ketika mengekspos tulisan, secara tidak langsung memberikan opini kepada rakyat dibawah, selain sebagai bahan bacaan, juga referensi mereka.
“Harapan saya agar pemberitaan yang disajikan mengedepankan kaidah jurnalistik yang baik dan benar. Sehingga masyarakat ketika membaca tulisan, ikut merasa sejuk pula,” pintanya lagi.
Diakui banyak opini terus berkembang di lapangan sehubungan dengan perjuangan pemekaran PPS. Namun secara hirarki, semua orang harus menghargai kelembagaan di provinsi seperti Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua, hingga Kementerian Dalam Negeri.
Baca juga: Bupati Merauke minta warga pahami aturan permohonan bantuan dana
Salah seorang jurnalis online, Boby Kurniawan, mengatakan pertemuian tersebut sangat bermanfaat dan tentunya apa yang disampaikan Bupati Merauke adalah hal positif, demi menjaga situasi kondusi di Kabupaten Merauke dan kabupaten lain di wilayah selatan Papua
“Saya kira kita harus selektif dalam memilih narasumber untuk melakukan wawancara, sehubungan dengan persiapan pemerintah terkait pemekaran Provinsi Papua Selatan,” katanya. (*)
Editor: Dewi Wulandari
