Papua No. 1 News Portal | Jubi
Merauke, Jubi – Bupati Merauke, Romanus Mbaraka, melakukan pertemuan dengan sekitar 1.000 tenaga honorer daerah (honda) dari berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke, Provinsi Papua.
Dalam pertemuan yang berlangsung di auditorium Kantor Bupati Merauke, Kamis (14/10/2021), Bupati Mbaraka menjelaskan saat ini sedang dilakukan pemberkasan terhadap 600 tenaga ‘honda’ yang nantinya akan diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).
“Awalnya saya mengusulkan sekitar 900 [tenaga honorer] ke pusat melalui Pemerintah Provinsi Papua, hanya saja yang diakomodir hanya sekitar 600. Jadi hari ini kalian semua saya kumpulkan sekaligus menyampaikan secara resmi supaya tidak ada yang bicara di belakang-belakang. Lalu proses seleksi juga murni dan tak ada unsur nepotisme dilakukan,” ungkapnya
Khusus tenaga ‘honda’ yang berusia di atas 35 tahun, jelas bupati, peluang menjadi ASN sangat kecil, tetapi akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Bedanya dengan ASN, PPPK tak ada gaji pensiunnya, namun golongan tetap sama.
Dijelaskan, tahun depan akan diusahakan lagi dan mudah-mudahan ada formasi untuk K2.
“Memang sudah mejadi target saya semua tenaga honorer, bisa dituntaskan selama lima tahun ke depan kami memimpin,” ungkapnya.
Ditambahkan, khusus 190 CPNS formasi 2018 yang diluluskan Pemkab Merauke, padahal sesungguhnya tak lulus hasil seleksi panselnas, Bupati Mbaraka menjelaskan pihaknya telah berbicara secara langsung dengan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara (Menpan), Tjahyo Kumolo, beberapa waktu lalu, disepakati lolos dan akan mendapatkan SK.
Begitu juga 190 yang lulus tetapi tak diumumkan namanya oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke kepemimpinan sebelumnya, NIP mereka tetap akan keluar.
“Jadi kalian semua perlu tahu bahwa dalam pengumuman penerimaan CPNS formasi 2018, 190 orang asli Papua yang dinyatakan lulus, sebenarnya tidak lulus,” tegas bupati.
Hanya saja atas kebijakan pemerintah setempat saat itu diluluskan agar memenuhi kuota 80:20 persen. Padahal hasil panitia seleksi nasional (panselnas), mereka tidak lulus. Lalu 190 yang lulus panselnas, namanya tak diumumkan pemerintah setempat.
“Tidak usah dipersoalkan lagi karena saya sudah bertemu dengan Pak Menpan dan mencari solusi penyelesaian dan semua diakomodir. Sehingga dalam waktu tak terlalu lama, SK mereka akan keluar juga,” katanya.
Baca juga: Pengumuman hasil tes CPNS diwarnai ricuh di Merauke
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Merauke, Urbanus Kaize, mengakui kalau kuota untuk tenaga honorer daerah yang diperjuangkan Bupati Merauke yang diakomodir pusat sekitar 600 orang.
“Sekarang proses pemberkasan sedang dilaksanakan untuk diteruskan ke provinsi dalam waktu dekat ini,” ungkapnya. (*)
Editor: Dewi Wulandari
