Papua No. 1 News Portal | Jubi
Merauke, Jubi – Bupati Merauke, Romanus Mbaraka, menjelaskan pihaknya telah menyampaikan secara langsung kepada Presiden RI, Joko Widodo, terkait kelangkaan pupuk bersubsidi di tingkat petani di kabupaten di wilayah selatan Papua itu.
“Saat Bapak Presiden Jokowi datang ke Merauke beberapa hari lalu untuk peresmian PLBN Sota, Terminal Bandara Mopah, serta Rumah Sakit (RS) Angkatan Darat di Distrik Tanah Miring, saya sudah menyampaikan terkait keluhan petani tentang pupuk,” ungkap Bupati Mbaraka saat jumpa pers di media center, Kamis (7/10/2021).
Masalah kelanggaan pupuk itu, jelas bupati, langsung ditanggapi dan direspons cepat oleh Presiden Jokowi.
“Lalu sudah ada instruksi kepada Dirjen Pupuk Kementerian Pertanian RI dan mudah-mudahan hari ini ada jawaban yang bisa didapatkan,” ujarnya.
“Mudah-mudahan kita menndapatkan kuota pupuk untuk lahan seluas 63.000 hektar yang dibuka di Kabupaten Merauke sekarang. Nanti kita pastikan berapa alokasi atau kuota, sehingga bisa dihitung lebih baik lagi,” ujarnya.
Jika kuota pupuk diberikan sesuai luasan lahan yang dibuka, jelas bupati, tentu akan diatur lebih lanjut sekaligus untuk didistribusikan ke tingkat petani agar dapat dimanfaatkan saat musim tanam tiba.
“Sudah menjadi komitmen saya agar infrastruktur pertanian, pupuk, dan sarana produksi yang lain harus selalu mendukung agar petani juga dapat membuka lahan dalam skala lebih luas lagi,” pintanya.
Baca juga: Harga pupuk nonsubsidi melangit, petani Merauke menjerit
Ketua Aliansi Petani Kabupaten Merauke, Bino, mengaku biasanya pupuk bersubsidi yang dibeli petani di kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini itu harganya terjangkau yakni Rp200 ribu per kuintal. Sedangkan pupuk nonsubsidi yang dijual swasta harganya berkisar Rp850 ribu hingga Rp1 juta.
“Itu baru satu jenis pupuk yakni urea dengan harga demikian. Sedangkan pupuk ponska, harganya Rp 850.000/kuintal (100 kg) yang dijual swasta. Sedangkan bersubsidi dibeli Rp 200.000/kuintal,” ujarnya.
Dengan harga pupuk non subsidi yang sangat mahal itu, jelas Bino, sudah pasti petani tak bisa membeli. “Kami sudah menanyakan kepada Dinas Pertanian dan Taaman Pangan Kabupaten Merauke, hanya saja jawaban didapatkan kalau kuota pupuk bersubsidi sangat terbatas,” katanya.
Dijelaskan, adanya tuntutan petani agar kualitas beras diperbaiki, termasuk pembukaan lahan dalam skala lebih luas, namun fasilitas pertanian yang masih sangat minim, termasuk ketersediaan pupuk. (*)
Editor: Dewi Wulandari
