Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano, mengatakan sebanyak 25.883 balita ditargetkan memiliki buku Kesehatan Ibu Anak (KIA) dan Kartu Menuju Sehat (KMS) pada 2021 untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
“Dilakukan di posyandu, puskesmas, dan rumah sakit (persalinan) agar memiliki KIA dan KMS ini untuk membantu tumbuh kembang anak sejak dini agar terdeteksi sejak dini agar dilakukan intervensinya,” ujar Tomi Mano di Grand Abe Hotel Abepura, Kota Jayapura, Papua, Senin (13/12/2021).
Dikatakan Tomi Mano, KIA dan KMS ke depannya menjadi salah satu persyaratan penerimaan siswa-siswi baru khususnya di satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK).
“Ini bukan mempersulit tapi menekan stunting di Kota Jayapura ini. Saya mengharapkan dukungan dari masyarakat, karena masyarakat di kota ini adalah masyarakat yang cerdas dan sehat,” ujar Tomi Mano.
Dikatakan Tomi Mano, KIA dan KMS bermanfaat untuk memeriksakan kehamilan sekaligus mendapatkan pelayanan kesehatan guna pencegahan atau mendeteksi secara dini supaya dilakukan pelayanan secara maksimal yang dimulai dari dalam kandungan.
“Aktif memeriksakan kesehatana anak di puskesmas, rumah sakit, dan posyandu agar mudah terpantau. Ini semua dilakukan agar anak benar-benar mendapatkan layanan kesehatan. Pemerintah hadir untuk masyarakat sehingga masyarakat bahagia dan senang,” ujar Tomi Mano.
Baca juga: Pemkot Jayapura optimis zero kasus stunting pada 2022
Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ni Nyoman Sri Antari, mengatakan KIA dan KMS merupakan salah satu dokumen untuk mengetahui proses tumbuh kembang anak sejak usia nol sampai lima tahun.
“KMS hanya merekam catatan pertumbuhan anak setiap bulan berdasarkan pamantauan di posyandu sedangkan KIA memuat informasi yang lebih lengkap lagi. Artinya di KMS sudah terdapat di dalam buku KIA,” ujar Antari.
Antari minta ibu hamil yang belum memiliki KIA dan KMS segera mendapatkannya sehingga proses kehamilan dapat dipantau hingga anak lahir dengan sehat. Selain itu, sebagai salah satu syarat untuk mendaftarkan anak di sekolah PAUD dan TK.
“Kami terus melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan sehingga bisa mencapai target. Semua ini kami lakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah. Saya berharap dukungan dari para orangtua untuk menyukseskan program ini,” ujar Antari. (*)
Editor: Dewi Wulandari
