Konferensi tersebut akan membahas usulan cara meningkatkan perekonomian Palestina sebagai bagian dari rencana perdamaian yang diajukan AS.
Papua No. 1 News Portal | Jubi,
Washington, Jubi – Mesir, Jordania dan Maroko telah menginformasikan akan menghadiri konferensi soal Palestina pimpinan Amerika Serikat di Bahrain pada Juni. Kepastian itu disampaikan sejumlah pejabat AS, Selasa (11/5/2019).
Konferensi tersebut akan membahas usulan cara meningkatkan perekonomian Palestina sebagai bagian dari rencana perdamaian yang diajukan AS.
Berita terkait : Liga Arab suarakan dukungan penuh untuk Palestina
Vanuatu pertimbangkan permintaan Israel untuk akui Yerusalem
Israel kembali dituntut ke Mahkamah Internasional oleh Palestina
Partisipasi Mesir dan Jordania dianggap sangat penting karena selama ini mereka adalah pemain kunci dalam upaya perdamaian Israel-Palestina.
Mesir dan Jordania juga dua negara Arab yang telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan Israel.
Namun keputusan para pemimpin Palestina untuk memboikot konferensi yang akan berlangsung pada 25 hingga 26 Juni di Manama, telah memunculkan keraguan pertemuan itu akan sukses.
Para pemimpin Palestina tidak mau terlibat upaya diplomatik lebih luas yang digembar-gemborkan Presiden AS Donald Trump sebagai “kesepakatan abad ini”.
Palestina melihat rencana perdamaian versi AS tersebut condong lebih menguntungkan Israel serta tidak memedulikan hak Palestina untuk mendirikan negara sendiri.
Kendati demikian, penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner, yang juga menantu Trump serta perancang rencana perdamaian yang telah lama tertunda itu, terus berusaha keras membuat konferensi Bahrain berhasil.
Pada pertemuan Bahrain, komponen ekonomi akan diperkenalkan sebagai tahap pertama rangkaian rencana perdamaian yang dirancang AS.
Seorang pejabat Gedung Putih menyebutkan Arab Saudi, Qatar dan Uni Emirat Arab juga telah memastikan bahwa mereka akan hadir pada konferensi Bahrain.
Sejumlah pejabat AS telah mengungkapkan mereka mengundang para menteri ekonomi dan keuangan berbagai negara serta para pemimpin perusahaan di kawasan dan dunia guna membahas investasi bagi perekonomian Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat.
Lembaga-lembaga keuangan global, termasuk Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia juga akan hadir.
Sebagian besar pakar telah mengungkapkan keraguan mereka bahwa pemerintahan Trump akan berhasil mengusung rencana perdamaian tersebut mengingat bahwa upaya-upaya perdamaian yang berpuluh-puluh tahun didukung AS mengalami kegagalan.
Pemerintahan Palestina telah menolak melakukan kontak diplomatik dengan pemerintahan Trump sejak AS pada 2017 mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan AS memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke kota itu.
Palestina ingin wilayah timur Yerusalem yang dicaplok Israel dalam perang 1967 yang tidak diakui masyarakat internasional, sebagai ibu kota negara mereka pada masa depan. (*)
Editor : Edi Faisol
