Jayapura, Jubi – Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten dalam pembangunan di Papua.
Menurut Wagub, sinergi dapat dilaksanakan melalui keselarasan kebijakan, penguatan kelembagaan, penganggaran, penetapan mata program dan kegiatan, hingga penentuan jadwal pelaksanaan dan penempatan lokasi.
“Tanpa adanya sinergi lintas bidang, maka pembangunan akan berjalan tanpa koordinasi,” kata Wakil Gubernur Klemen Tinal saat memberikan sambutan pada acara pembukaan Musrenbang Provinsi Papua di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (11/4/2016).
Klemen Tinal katakan, pada fase kemandirian dalam RPJMD 2013 – 2018, adalah motivasi internal yang menstimulasi seseorang untuk maju, menghargai diri sendiri dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi.
“Pengertian ini erat kaitannya dengan kemandirian kita mengimplementasikan jati diri kita (self esteem) dan nilai- nilai dasar pembangunan,” ucapnya.
Tinal berharap, program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Musrenbang kali ini mengarah kepada pencapaian kemandirian 2017, dimana melalui peningkatan kualitas SDM, pengembangan komoditas unggulan dan penpenyediaan infrastruktur serta konektivitas antar wilayah.
“Pelaksanaan Musrenbang sesuai dengan kalender Sistem Perencanaan Pembanguna Nasional dan Daerah, bersamaan dengan dilantiknya gubernur dan wakil gubernur Papua, yang merupakan momentum strategis untuk selalu melakukan evaluasi atas apa yang sudah dilaksanakan setiap tahunnya,” ucapnya lagi.
Pada kesempatan itu, Klemen Tinal menjelaskan secara singkat capaian pelaksanaan/Gerakan Bangkit Mandiri dan Sejahtera. Dimana beberapa keberhasilan pembangunan sampai dengan saat ini dapat dilihat dari beberapa indikator penting yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Sementara angka kriminalitas di 2015 mencapai 39/10.000 penduduk. Ini menandakan semakin amannya kondisi masyarakat Papua dan layanan publik juga semakin baik, bila dibandingkan 2013 yang mencapai 48/10.000 penduduk.
“Sebab masyarakat Papua yang mandiri dan berdaya sejak awal disadari harus dibangun dalam atmosfir rasa aman, nyaman dan tentram,” kata Tinal.
Sedangkan Indeks Demokrasi Papua mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hingga mencapai 62,15 di tahun 2014, dimana meningkat jauh dari tahun sebelumnya yang hanya 20,92. Hal ini menunjukan, upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran berdemokrasi yang telah dilakukan selama ini telah berhasil membentuk masyarakat Papua menjadi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai nilai demokrasi.
“Terbukti kita telah berhasil melaksanakan pemilukada serentak di beberapa kabupaten/kota secara demokratis, aman dan damai berbasis kearifan lokal,” tutupnya.
Diketahui, Musrenbang 2016 dihadiri di jajaran Forkompimda, Anggota DPR Papua, Bupati Lani Jaya Befa Yigibalom, Wakil Wali kota Jayapura Nur Alam. Hadir pula Dirjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Sumarsono, Deputi Bidang Polhutkamham Rizky Febrianto, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR, Kepala BPN Budi Situmorang, Kepala Pusat Perencanaan Pusat Infrastruktur PUPR Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hadi Sucahyono. (Alexander Loen)
