Jayapura, Jubi – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Papua tahun 2019 dalam rangka penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020, mengusulkan 2.139 program dan 5.879 kegiatan dengan jumlah Pagu yang diusulkan sebesar Rp14.881.457.909.758.
Namun dari 5.879 kegiatan yang diusulkan, hanya 3.116 kegiatan yang disetujui dengan jumlah Pagu sebesar Rp9.127.301.863.869.
“Sesuai kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Papua, 2.763 kegiatan telah ditolak dengan jumlah pagu usulan sebesar Rp5.754.156.045.889,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua, Muhammad Musa’ad usai penutupan Musrembang, di Jayapura, Kamis (25/4/2019) malam.
Menurut ia, di 2020 Papua masih tetap menjadikan agenda PON sebagai prioritas utama, khususnya dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan.
“Kalau di tahun-tahun sebelumnya fokus membangun venue, di 2020 kami sudah masuk dalam persiapan penyelenggaraan yang mana terdapat banyak aspek, di antaranya akomodasi, transportasi, air bersih, sanitasi, penyedian pangan dan sebagainya,” ujarnya.
“Ini juga kami dorong untuk bisa dipenuhi atau dimanfaatkan oleh Papua sebagai bagian dalam peningkatan ekonomi masyarakat,” sambungnya.
Musa’ad menambahkan, dalam Musrembang juga telah disepakati untuk wilayah Mamta 321 program dan 784 kegiatan, Animha 142 program dan 328 kegiatan, Meepago 263 program dan 619 kegiatan, Lapago 428 program dan 974 kegiatan, serta Saereri 189 program dan 411 kegiatan.
Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen mengatakan apa yang telah disepakati pemerintah provinsi, kabupaten dan kota merupakan suatu kebutuhan yang harus dilakukan, bukan berdasarkan satu keinginan.
“Semua ini tentu sudah terintegrasi, jadi tidak ada kegiatan lain diluar perencanaan. Pasti ketika di bawa dalam Musrenbang nasional akan ada skala-skali prioritas yang sesuai dengan kemampuan anggaran,” kata Hery.
Dengan demikian, dirinya berharap dengan selesainya Musrembang ini, pemerintah kabupaten/kota bisa menyusun road map, yang nantinya disinergikan dengan provinsi yang nantinya ada kebijakan-kebijakan lain dalam menghadapi dinamika pemerintahan.
“Intinya kebijakan-kebijakan yang diambil harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (*)
Editor: Syam Terrajana
