Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jakarta, Jubi – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendorong Presiden Joko Widodo membentuk tim independen mengusut kasus bentrokan antara polisi dan Front Pembela Islam (FPI) pada Senin (7/12/2020). Aparat kepolisian harus menyerahkan segala dokumen terkait kasus ini kepada Komnas HAM atau tim independen agar bisa diusut tuntas.
“Sebaiknya dibentuk khusus oleh presiden untuk mengungkap secara jelas duduk perkara kejadian sebenarnya,” kata Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas, Selasa (8/12/2020).
Baca juga : Penembakan terhadap anggota FPI, keluarga mengaku diusir saat jemput jenazah
Rumah menteri Mahfud MD dikepung masa, terkait Rizieq Shihab
Pengirim karangan bunga di Kodam Jaya, ada nama fiktif
Busyro mengatakan bentrok yang terjadi menunjukan aparat yang bertugas saat itu diketahui tidak memakai seragam dinas. “Maka perlu dijelaskan jenis kegiatan itu masuk kategori penyelidikan atau kategori intelijen yang di luar proses penegakan hukum yang benar,” kkata Busyro menambahkan.
Selain untuk mengusut kasus ini secara spesifik, ia mengatakan tim independen juga bisa diinstruksikan untuk membongkar dugaan penggunaan kekerasan dengan senjata api lain yang dilakukan oleh aparat kepolisian maupun TNI.
Busyro mengingatkan kasus yang dialami enam simpatisan FPI itu mengingatkan kembali dengan sejumlah warga yang meninggal akibat kekerasan senjata api dari aparat penegak hukum, seperti kematian Pendeta Yeremias Zanambani di Papua, dan Qidam, warga desa di Poso, Sulawesi Tengah.
Dalam hal ini, tim independen diharapkan bisa menguak semua kasus tersebut. Busyro menyarankan tim independen diisi oleh lembaga seperti Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta unsur masyarakat dan profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Secara terpisah, pendakwah Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym juga mendorong negara pembentukan lembaga independen untuk mengusut kasus yang ia nilai meresahkan publik itu.
“Setransparan mungkin sehingga kebenaran itu nyata dan keadilan itu terbukti,” kata Abdullah Gymnastiar.
Ia menilai insiden yang terjadi pada dini hari di Jalan Tol Jakarta-Cikampek itu membuat bingung masyarakat karena informasi yang berbeda dari pihak kepolisian dan FPI. Ia juga meminta semua pihak tidak menyebarkan informasi dan penjelasan yang tidak benar, dan kian menyesatkan masyarakat.
“Mari sungguh-sungguh kita tahan diri dari tindakan kekerasan, kepada siapapun, dengan cara apapun. Karena kekerasan pasti menimbulkan masalah baru,” katanya.
Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Fadil Imran mengatakan pengintaian terhadap rombongan itu dilakukan karena dikira akan mendampingi Rizieq ke Polda Metro Jaya untuk kepentingan pemeriksaan.
Namun di tengah jalan, anggotanya dihadang dan dipepet oleh massa yang diduga bagian dari rombongan. Mereka kemudian disebut menodong aparat dengan senjata api dan senjata tajam. Sedangkan FPI mengklaim Rizieq dan rombongannya saat itu sedang ingin solat subuh. Mereka menilai tindakan aparat dalam insiden ini telah melampaui batas hukum. (*)
CNN Indonesia
Editor : Edi Faisol
