Papua No. 1 News Portal | Jubi
Sentani,Jubi – Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representatif kultur masyarakat Papua mempertanyakan arah kebijakan Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota dalam menghadapi pandemi covid-19, apakah sudah ada bantuan yang diberikan kepada masyarakat selama kurang lebih satu bulan berjalan sejak pembatasan aktifitas pada 26 Maret lalu.
Dalam rangka memastikan hal tersebut, MRP yang terdiri dari masing-masing Kelompok Kerja (pokja) telah membentuk sejumlah tim yang turun langsung dalam Kunjungan Kerja (Kunker) ke tengah masyarakat. Ini untuk mendapat laporan terkait arah kebijakan serta bantuan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap warganya, khususnya Orang Asli Papua. Sebelumnya sudah ada laporan dan keluhan warga masyarakat terkait bantuan-bantuan sosial yang tidak merata dibagikan. bahkan masih banyak yang belum mendapat bagian.
“ Ada beberapa tim yang turun langsung , ada yang ke Kabupaten Sarmi, Keerom, Kota Jayapura dan kami di Kabupaten Jayapura,” ujar Engelberthus Kasipmabin selaku koordinator tim saat berjumpa dengan masyarakat di Kantor Kampung Sabronsari Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura. Selasa (5/5/2020).
Dikatakan, dalam Kunker saat ini pihaknya ingin menerima data dan laporan dari masyarakat tentang bantuan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Gugus Tugas yang telah terbentuk baik di provinsi, kota dan kabupaen hingga ke kampung-kampung.
Menurutnya, dampak virus corona telah banyak mengubah segala aktifvitas sosial masyarakat. Harus tinggal dirumah, bahkan tidak lagi melakukan aktivitas keagamaan. Anak-anak yang tidak kesekolah selama ini. Sejauh ini pihaknya mempertanyakan, apakah sudah ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah atau belum dalam menghadapi masa pandemi ini.
“ Sebagai lembaga kultur yang diamanatkan oleh undang-undang, kami akan meminta pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakatnya dalam menghadapi pandemi covid-19 saat ini,” katanya.
Dalam setiap kesempatan kerja, lanjut Kasibpmabin, pihaknya juga telah mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam menghadapi covid-19. Pihaknya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk kembali ke alam dan mengelola Sumber Daya Alam (SDA) untuk dijadikan sumber penghasilan dan pendapatannya.
“ Lebih baik ke kebun, untuk bercocok tanam, membuat kebun dengan manfaatkan pekarangan rumah masing-masing. Demikian juga para nelayan bisa melaut, ataupun membuat keramba ikan, baik di laut maupun di danau,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kampung Sabron Sari, Marwan Hasyim mengatakan, selama pandemi covid-19 terjadi, belum ada bantuan sosial yang diterima warganya. Baik dari Pemerintah Provinsi Papua maupun Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam penanganan virus corona yang sudah berjalan hampir sebulan lebih.
Dikatakan, Pemerintah Kabupaten dalam kebijakan untuk pencegahan telah menggunakan Alokasi Dana Kampung (ADK) sebesar 100 juta yang diberikan kepada masing-masing Kampung sebagai langkah pencegahan awal dalam penanganan covid-19.
“ Dengan alokasi dana yang sangat minim ini kami manfaatkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Masyarakat kami lebih banyak mmengandalkan hasil kebun dan hutan untuk menghadapi virus corona yang semakin menggila. jadi belaum ada bantuan sosial ataupun sembako yang kami terima selama ini,” ungkapnya.
Dalam kunjungan kerja MRP ke Kampung Sabron Sari, ada sejumlah sembako yang diberikan kepada warga setempat sebagai bentuk partisipasi kepada masyarakat dalam menghadapi masa pandemi virus corona. (*)
Editor: Syam Terrajana
