Papua No.1 News Portal | Jubi
Port Moresby, Jubi – Kegeraman di Papua Nugini semakin meningkat setelah Menteri Keuangan baru negara itu mengungkapkan fakta bahwa kendaraan-kendaraan mewah yang dibeli untuk KTT Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) tiga tahun lalu masih belum juga terjual.
Organisasi-organisasi non-pemerintah mengecam pemerintah nasional PNG karena telah menghabiskan jutaan dolar untuk pertemuan itu, termasuk membeli 40 kendaraan mewah Maserati, sementara baru dua mobil yang terjual.
Sebuah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan baru PNG, John Pundari, baru-baru ini mengungkapkan bahwa PNG masih juga merugi setelah menjadi tuan rumah pertemuan pemimpin-pemimpin dari 21 negara di kawasan Asia Pasifik.
Itu melaporkan bahwa dari 40 kendaraan Maserati dan tiga Bentley, hanya dua Maserati dan satu Bentley terjual, menghasilkan K1,6 juta (AU$590.000).
Pundari menekankan dalam pernyataan itu bahwa mobil-mobil mewah yang tersisa telah ditender kembali untuk pembeli dari dalam dan luar negeri.
Tetapi sekarang dia mengatakan kepada media lokal bahwa mobil-mobil Maserati yang tersisa akan dikirim ke misi- sekarang luar negeri negara itu atas permintaan mereka, sementara sisanya akan diberikan kepada sebuah perusahaan lokal yang dikontrak untuk menjaga armada itu untuk acara-acara besar lainnya.
Susan Setae, yang memimpin sebuah LSM yang memberikan bantuan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan, mengatakan kepada ABC bahwa keputusan untuk membeli mobil-mobil mewah yang diambil pemerintah Perdana Menteri Peter O’Neill itu tidak bertanggung jawab.
Dia mengatakan dana itu seharusnya digunakan untuk mendukung perempuan masuk ke parlemen, serta untuk kesehatan dan pendidikan.
“Mereka seharusnya malu akan diri mereka sendiri, karena mereka mengambil keputusan untuk membeli semua kendaraan itu sementara orang-orang Papua Nugini menderita, mereka tidak senang melihat kendaraan-kendaraan itu tinggal begitu saja,” jelasnya. “Sementara perempuan-perempuan dan anak-anak kita sekarat di daerah-daerah terpencil”.
Ruth Kissam adalah seorang aktivis HAM vokal yang percaya bahwa penyelenggaraan KTT APEC 2018 adalah pemborosan uang rakyat dan menurutnya, pertemuan itu tidak membawa hasil yang signifikan bagi rakyat PNG.
Sebuah program elektrifikasi daerah pedesaan bernilai jutaan dolar, dengan dana dari AS, Australia, Selandia Baru, dan Jepang ditandatangani saat KTT itu. (Pacific Beat)