Jayapura, Jubi – Diakui, masyarakat Indonesia yang lahir dan besar di luar Papua sangat sedikit yang tahu tentang Papua, termasuk bagaimana Papua menjadi bagian dari Indonesia. Kenyataan ini bisa dilihat dari survey yang pernah dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Change.org pada November 2017 lalu.
“Survei ini melibatkan 27.298 responden untuk menjawab 19 pertanyaan. Responden terdiri dari 95 persen orang di luar Papua, tiga persen penduduk Papua non-asli, dan dua persen penduduk Papua asli.Sebanyak 62 persen responden adalah lelaki dan 38 persen perempuan. Responden terbanyak berpendidikan sarjana S-1 yakni 51 persen,” ungkap Arief Aziz, pegiat Change.org dalam diskusi “Menyoal Papua dalam Pilpres 2019” yang berlangsung di Jakarta, 14 Februari lalu.
Hasil survey, lanjut Arief yang berbicara dalam sesi milenial dalam dialog yang diselenggarakan oleh Jubi, Amnesty International Indonesia dan Yayasan Tifa ini, menunjukkan sebanyak 14,02 persen orang Papua asli menilai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sebagai persoalan terbesar di Papua. Selain itu, 53 persen orang Papua asli menganggap hal penting yang perlu diketahui oleh orang di luar Papua adalah mengenai HAM, hak untuk hidup, dan hak untuk mengelola. 14,33 persen orang luar Papua menyatakan kualitas pendidikan yang rendah sebagai masalah utama masyarakat Papua.
https://www.instagram.com/p/Bt5G4IMAuA9/?utm_source=ig_web_copy_link
“Nah, hasil survey ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pemahaman yang jauh sekali antara warga negara yang tinggal di Papua dengan yang di luar Papua,” kata Arief.
Pemahaman yang sangat jauh perbedaannya ini memberikan peluang bagi pihak-pihak yang tidak ingin membicarakan Papua secara jujur dalam diskursus publik secara masif menyebarkan informasi yang tidak benar tentang Papua. Savic Ali, Direktur NU Online mencontohkan diskursus tentang Papua di internet yang belakangan ini semakin ramai oleh akun-akun media sosial anonymous yang bekerja menegasikan diskursus tersebut.
“Coba saja kita posting sesuatu tentang Papua. Tidak lama kemudian akan banyak akun-akun medsos anonymous yang menyerang pandangan kita itu dengan nasionalisme buta dan militeristik,” kata Savic Ali.
Menurut Savic, ini adalah upaya-upaya menenggelamkan diskursus Papua di publik yang menjadi tantangan kaum milenial Indonesia. Sebab apapun pilihannya, lanjut Savic, topic tentang Papua harus digulirkan terus menerus agar publik Indonesia paham bahwa persoalan di Papua ini bukan hanya infrastruktur dan kesejahteraan saja.
“Sehingga generasi saat ini benar-benar bisa paham dan berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang dipahami secara objektif,” ujar Savic.
https://www.instagram.com/p/Bt5GZMkgAoD/?utm_source=ig_web_copy_link
Pemahaman generasi milenial Indonesia tentang Papua yang terbatas ini dipandang oleh Inayah Wahid yang mewakili Wahid Institute, bisa terjadi karena relasi antara Papua dan Jakarta tidak dirawat dengan baik sehingga terjadi saling tidak percaya. Putri bungsu mantan Presiden Indonesia, Gus Dur ini menyebutkan bahwa posisi Indonesia dengan Papua dalam bernegara saat ini tidak didudukan secara setara.
“Ibarat rumah tangga, orang Papua itu selalu diposisikan sebagai pihak yang mau cerai duluan,” kata Inayah memberikan contoh.
Sehingga dimata pemerintah Indonesia, Papua selalu ada dalam posisi bersalah. Semestinya, lanjut Inayah, jika Indonesia menginginkan relasi dengan Papua terus berlanjut, Papua harus dipandang sebagai pihak yang setara. Ia memberikan contoh bagaimana , Gus Dur melihat Papua sebagai bagian dari Indonesia tanpa menafikan fakta bahwa aspirasi Papua harus di dengar.
“Saat Gus Dur terpilih, dia panggil beberapa orang Papua untuk bertemu dengannya. Termasuk mereka yang pro merdeka. Saat pertemuan, orang Papua memang menyampaikan aspirasi merdeka itu. Gus Dur mendengarkan. Namun Gus Dur bilang tidak bisa. Lalu orang Papua bilang kalau begitu kami minta identitas baru dan jangan melarang kami mengibarkan bendera Bintang Kejora. Gus Dur terima. Lalu jadilah Irian Jaya berubah jadi Papua dan Bintang Kejora bisa dikibarkan asal tidak lebih tinggi dari Merah Putih,” ungkap Inayah menceritakan sikap Gus Dur yang kemudian menjadi catatan sejarah bagi orang Papua.
https://www.instagram.com/p/Bt5Gp9Ig21M/?utm_source=ig_web_copy_link
Hubungan yang telah dibangun oleh Gus Dur inilah yang menurut Inayah tidak dirawat dengan baik sehingga pemahaman generasi muda Indonesia tentang Papua saat ini sangat terbatas dan di sisi lain kembali menimbulkan kegelisahan identitas pada orang Papua dan menguatnya keinginan melakukan referendum pada rakyat Papua.
Keinginan referendum ini dipandang oleh Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Faldo Maldini sebagai hal yang wajar. Namun ia mempersilakan mereka, yang menghendaki referendum untuk Papua, memperjuangkan aspirasi itu melalui politik.
“Menurut saya langkahnya itu seharusnya langkah politik, perjuangannya perjuangan politik. Perjuangkan referendum Papua dalam politik,” kata Faldo.
Politikus PAN ini juga berpendapat diskursus mengenai referendum Papua sebaiknya dibahas di publik.
“Kita bisa uji argumentasinya, apakah bisa referendum atau tidak? Karena bagi saya Ini (persoalan) politik,” kata Faldo. (*)
