Papua No. 1 News Portal | Jubi
Menteri Luar Negeri Vanuatu, Ralph Reganvanu, mengatakan Pacific Islands’ Forum (Forum Kepulauan Pasifik) atau PIF perlu memiliki sikap lebih kuat terkait West Papua.
Vanuatu selama ini merupakan pendukung kuat hak penentuan nasib sendiri West Papua dari Indonesia dan telah berjuang untuk dekolonisasi di panggung global.
Reganvanu mengingatkan topik West Papua memang didiskusikan pada Forum Menteri-menteri Luar Negeri tahun lalu dimana resolusi yang ditetapkan saat itu melanjutkan resolusi sebelumnya mengenai kerjasama konstruktif dengan Indonesia tetap dipertahankan.
Namun, ia melanjutkan resolusi itu saat ini harus ditingkatkan.
“Belakangan ini terdapat keprihatinan bahwa sejak waktu itu krisis di West Papua semakin meningkat, sehingga pada Forum selanjutnya kami akan berupaya melihat apakah pembahasaan resolusi dapat dibuat lebih kuat karena isu yang berkembang di West Papua meskipun undangan telah disampaikan kepada Komisioner HAM PBB, namun belum ada kelanjutannya,” papar Menlu.
Berbagai upaya organisasi-organisasi kemanusiaan dan media menginvestigasi isu-isu di kawasan itu masih terus dibatasi, lanjutnya.
Selandia Baru dapat ambil peran
Reganvanu juga mengatakan Selandia Baru saat ini dapat mengambil peran dalam menekan Indonesia untuk mengizinkan investigasi yang transaran terhadap dugaan pelanggaran HAM di West Papua melalui Pacific Islands Forum, kata dia saat dirinya dan kolega Selandia Baru serta Wakil Perdana Menteri Winston Peters mengunjungi Port Vila minggu lalu.
Peran Selandia Baru khususnya, menurut Regenvanu, dapat menguatkan pembahasaan resolusi West Papua di PIF mengingat peningkatan konflik di wilayah ini.
“Organisasi internasional, organisasi kemanusiaan tidak diizinkan di teritori ini sehingga peningkatan transparansi dan upaya menghentikan pelanggaran HAM dapat memberikan secercah cahaya atas apa yang sebenarnya terjadi di sana,” kata Regenvanu.
“Dalam konteks inilah Vanuatu akan bekerja bersama Selandia Baru untuk memastikan PIF membuat langkah maju,” ujarnya
Ralph Reganvanu menambahkan seharusnya Indonesia menghormati undangannya sendiri kepada Komisioner HAM PBB untuk berkunjung. (*)
Editor: Zely Ariane
