Papua No. 1 News Portal | Jubi
Bogor, Jubi – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan hingga kini belum menerima surat resmi pengunduran diri Wakil Bupati (Wabup) Nduga, Wentius Nimiangge.
“Saya sudah telepon kepada kapolda, kabinda, untuk menanyakan kepada yang bersangkutan, mengundurkan diri betul apa tidak,” kata Mendagri Tito Karnavian usai melakukan rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2019).
Hingga saat ini, pihaknya masih mendalami informasi terkait dengan rencana pengunduran diri dari yang bersangkutan sehingga harus dikonfirmasi lebih lanjut.
“Justru itu saya sampaikan tadi, sampai saat ini suratnya belum ada, kalau ada wakil bupati mengundurkan diri, kita tunggu suratnya dan kita lihat alasannya sudah tepat atau belum, baru nanti diproses,” ujarnya.
Menurut dia, alasan dugaan pengunduran diri yang disangkutpautkan dengan pasukan di Nduga disebutnya sebagai bagian dari upaya penegakan hukum.
“Saya tahu pasukan itu, pasukan yang dikirim, TNI/Polri dalam rangka untuk merespons peristiwa pada waktu terjadi pembantaian 34 orang PT Istaka Karya. Peristiwanya memang sudah lama, tetapi pelakunya belum ketangkap, kelompok Egianus Kogoya. Hukum kan harus tegak,” jelasnya.
Tidak hanya itu, pasukan TNI/Polri yang diterjunkan di Nduga, Papua juga disebutnya sebagai bagian dari perlindungan.
“Harus ada perlindungan di sana, beberapa kelompok masyarakat di sana juga banyak yang takut kepada mereka ini. Di mana perlindungannya? Ya, dari negara, TNI dan Polri, karena masyarakat juga memerlukan perlindungan,” kata Mendagri menjelaskan.
Kemendagri hingga saat ini masih mengonfirmasi kebenaran dugaan pengunduran diri Wakil Bupati Nduga, Papua.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menanggapi isu mundurnya Wakil Bupati Nduga, Wentius Nimiangge, dengan menyatakan pemerintah akan memprosesnya lebih lanjut.
“Soal mundurnya Wakil Bupati Nduga, saya kira lagi diproses oleh Kementerian Dalam Negeri,” kata Ma’ruf dalam jumpa pers di Kantor Wapres RI, Jakarta, Kamis (26/12/2019).
Mengenai kondisi keamanan di Papua, Ma’ruf menjelaskan bahwa pemerintah akan menerjunkan aparat keamanan selama situasi belum kondusif.
Selain keamanan, Wapres menegaskan upaya untuk mengembalikan situasi di Papua juga melalui sektor sosial, ekonomi, dan pendidikan.
“Pemerintah pusat kan melihat kalau keamanannya belum kondusif, bukan hanya di Papua, di mana saja, pasti pendekatannya keamanan. Sesudah kondusif, baru (pasukan) kemanan itu ditarik,” kata Ma’ruf menjelaskan. (*)
Editor: Dewi Wulandari
