Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jakarta, Jubi – Buruh di Indonesia turun ke jalan untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Tuntutan yang disuarakan mulai menagih tunjangan hari raya (THR) hingga meminta pemerintah mencabut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).
Tercatat Gerakan Buruh bersama Rakyat (Gebrak) akan berdemonstrasi di 27 provinsi. Mereka membawa sejumlah tuntutan, salah satunya terkait pelonggaran kewajiban pembayaran THR.
“Menjelang Idulfitri 2021, Kementerian Ketenagakerjaan kembali mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/IV/2021 yang masih bermasalah karena tidak memberikan tolak ukur ketidakmampuan keuangan perusahaan,” tulis Gebrak dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/5/2021).
Baca juga : Buruh Yogya sebut RUU Ciptaker lebih buruk dari zaman kolonial
Gubernur Maluku Utara menolak omnibus law meski tak terjadi gejolak protes buruh
Cara senyap lahirkan Omnibus Law Ciptaker di balik pandemi
Gebrak juga akan memprotes UU Cipta Kerja yang memicu gelombang PHK, pelonggaran aturan pengupahan selama pandemi, peniadaan kenaikan upah minimum, serta korupsi bantuan sosial.
Sedangkan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga akan demonstrasi pada May Day kali ini. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di 27 provinsi dengan kekuatan 50 ribu orang.
“Adapun tuntutan yang akan disuarakan kaum buruh dalam May Day ada dua. Pertama, cabut/batalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Buruh meminta Hakim Mahkamah Konstitusi memenangkan uji formil dan uji materiil yang diajukan buruh. Isu kedua, berlakukan UMSK 2021,” kata Said Iqbal, Jumat (30/4/2021) kemarin.
Iqbal mengatakan unjuk rasa di masa pandemi Covid-19 akan dilakukan sesuai protokol kesehatan. KSPI menggelar rapid antigen, mewajibkan penggunaan masker, hingga mengatur jarak saat berdemonstrasi.
KSPI juga akan berdemonstrasi di Ibu Kota DKI Jakarta. Sekitar 300 orang buruh dari Jabodetabek akan aksi jalan kaki (long march) dari Patung Arjuna Wiwaha.
“Untuk di tingkat nasional, aksi akan dipusatkan di Istana dan Gedung Mahkamah Konstitusi,” katanya. (*)
CNN Indonesia
Editor : Edi Faisol
