Papua No. 1 News Portal | Jubi
Artikel ini ditulis oleh Victor Mambor. Merupakan versi asli dari artikel tentang West Papua yang dimuat dalam laporan “Indgenous World 2020”, terbitan The International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA). Artikel ini merekam beberapa peristiwa penting yang dialami oleh Orang Asli Papua (OAP) sepanjang tahun 2019.
Masa depan West Papua dalam konflik, kekerasan dan ketidakpercayaan
Judicial Review Pepera
Peringatan limapuluh tahun Act Free Choice atau penentuan pendapat rakyat (Pepera) jatuh pada 2019 ini. Presidium Dewan Papua (PDP), dan Dewan Ada Papua (DAP) memperingatinya dengan memberikan kuasa kepada 15 pengacara yang tergabung dalam Koalisi advokasi kebebasan dan keadilan bagi Rakyat Papua, untuk mengajukan Judicial Review atau uji materiil terhadap Undang-undang No.12 tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat ke Mahkamah Angung Republik Indonesia.
“Yang kami permasalahkan, ada frasa-frasa dalam undang-undang ini yang memuat bahwa Pepera sudah dilaksanakan dengan benar. Padahal faktanya tidak seperti itu. Itu yang kami lakukan uji di MK,” kata ketua Koordinator koalisi advokasi kebebasan dan keadilan bagi Rakyat Papua, Yan Warinussy.
Warinussy menjelaskan pengajuan Uji Materiil UU No.12 tahun 1969 oleh PDP dan DAP juga merupakan salah satu amanat Kongres Rakyat Papua ke II tahun 2000 lalu. Salah satu amanatnya, DAP dan PDP harus meluruskan sejarah Papua dengan cara melakukan penelitian kembali.
“Jadi tema utama meluruskan sejarah Papua. Sudah banyak penelitian mengungkapkan bahwa ada yang tidak sesuai dengan isi dari New York agreement,” jelas Warinussy.
New York agreement ditandatangani pada 15 Agustus 1962 itu merupakan dasar dilaksanakannya Pepera di Papua pada 1969. Meskipun pasal 22 New York agreement mengamanatkan pelaksanaan Pepera harus menggunakan sistem internasional (satu orang satu suara), kenyataan di lapangan yang dipergunakan adalah sistem perwakilan.
Pepera dilaksanakan secara bertahap. Di Merauke dilaksanakan pada 14 Juli 1969. Saat itu Merauke mempunyai penduduk 14.171 jiwa tapi hanya 175 orang yang memilih. Kemudian pemilihan di wilayah Jayawijaya dilaksanakan dua hari kemudian, yakni pada 16 Juli 1969. Jayawijaya memiliki 65 ribu penduduk, diwakili 175 orang juga. Pemilihan di Paniai pada 19 Juli 2019. Paniai memiliki jumlah penduduk 156.000 jiwa, tetapi yang mengikuti Pepera juga hanya 175 jiwa. Pelaksanaan di Fakfak pada 23 Juli 1969, hanya melibatkan 75 orang. Padahal jumlah penduduk Fakfak sejumlah 43.183 jiwa. Selanjutnya 26 Juli 2019 dilakukan di Kota Sorong dengan melibatkan 110 orang, padahal jumlah penduduk Sorong berjumlah 76.000 jiwa lebih. Pada 29 Juli 1979 di Manokwari, dengan jumlah penduduk 49.874 jiwa dan diwakili 75 jiwa. Sedangkan Teluk Cenderawasih, dilaksanakan di SMA YPK Biak, dengan melibatkan 130 orang dari total penduduk 91.800 jiwa. Pepera terakhir dilaksanakan pada 2 Agustus 2019 di Kota Jayapura, yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 83.000 jiwa, tetapi hanya diwakili 140 orang.
“Ada 1025 orang yang mengikuti Pepera dari total penduduk Papua saat itu sebanyak 800.000 jiwa. Ini jadi catatan dan yang masih dipermasalahkan hingga saat ini,” jelas Warinussy.
Konferensi Internasional Mahasiswa Papua I
Konferensi Internasional Mahasiswa Papua I diselenggarakan di Los Angeles, Amerika Serikat untuk kali pertama, pada 20 Desember. Kenferensi bertajuk “Golden Generation of Papua: Shine On” ini merupakan gagasan Forum of Papuan Youth and Scholar dan Ikatan Mahasiswa Papua di Amerika Serikat (IMAPA), dan didukung sepenuhnya Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Kegiatan ini diikuti sekitar 200 mahasiswa Indonesia asal Provinsi Papua dan Papua Barat yang sedang menuntut ilmu di Amerika, luar Amerika (Filipina, Inggris dan Kanada), dan Indonesia. Konferensi tersebut membahas ide dan gagasan serta peran pemuda Papua dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bagi Percepatan Pembangunan Papua.
Di akhir Konferensi, para pemuda bersama-sama mencetuskan “Deklarasi Generasi Emas Papua Los Angeles” atau Deklarasi Los Angeles yang menekankan, sebagai berikut:
- Berkomitmen untuk bersatu dan bersinergi dalam mewujudkan forum internasional pemuda, pelajar dan cendikiawan Tanah Papua untuk memajukan Sumber Daya Manusia Papua yang handal dalam menghadapi tantangan global serta untuk membangun Tanah Papua di segala bidang menuju Indonesia sebagai kekuatan Ekonomi Dunia ke-4 pada tahun 2045.
- Mendorong gerakan inovasi dan kreativitas, mendorong partisipasi aktif pemerintah dan swasta dalam mendukung pemuda-pemudi Tanah Papua sehingga dapat berkontribusi nyata bagi pembangunan Tanah Papua, Indonesia, dan dunia secara berkelanjutan.
- Berkomitment mendorong minat dan kemampuan kewirausahaan (Entrepreneurship Skills) pemuda Papua, untuk menjadi solusi bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi serta kemampuan soft skills dan hard skills guna bersaing dan berdaya guna di era Revolusi Industri 4.0.
- Menyerukan kepada seluruh pemuda–pemudi Tanah Papua untuk tidak takut bermimpi besar dan menyampaikan ide, gagasan secara terbuka dan bekerja keras untuk merealisasikannya untuk kepentingan bangsa dan negara.
Sikap pemerintah belum berubah
Peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata di Papua meningkat dalam lima tahun terakhir. Ribuan Orang Asli Papua telah ditangkapi, ratusan dipenjarakan dan puluhan orang terbunuh karena perbedaan pandangan ini. Demikian pula dengan aparat keamanan Indonesia. Puluhan anggota TNI dan polisi telah terbunuh sepanjang lima tahun terakhir.
Peningkatan kekerasan dan konflik ini tak hanya menegaskan perbedaan pandangan antara rakyat Papua dengan pemerintah Indonesia tentang sejarah bergabungnya West Papua dengan Indonesia, namun lebih dari itu, mengakibatkan kerugian besar pada rakyat Papua dan Papua Barat. Pembangunan di dua provinsi ini sangat sulit dilakukan hingga menempatkan dua provinsi ini sebagai provinsi miskin di Indonesia. Konflik dan kekerasan bersenjata ini juga ikut mempengaruhi pelayanan kesehatan dan pendidikan di Papua. Dalam skala kecil, buruknya pelayanan kesehatan dan pendidikan mempengaruhi populasi orang asli Papua.
Secara umum, konflik dan kekerasan bersenjata ini sangat berpengaruh pada tingkat kepercayaan orang asli Papua pada pemerintah Indonesia.
Pemerintah Indonesia harus mengubah pendekatan pembangunan yang dilakukan di West Papua. Pembangunan infrastruktur selama lima tahun terakhir pada kenyataannya belum menjawab persoalan orang asli Papua. Orang asli Papua menginginkan pelurusan sejarah beralihnya West Papua dari Belanda kepada Indonesia selain penegakan hukum terhadap dugaan-dugaan kasus pelanggaran HAM yang terjadi sejak West Papua dianeksasi oleh Indonesia. (*) Kembali ke bagian 2 <–
Victor Mambor adalah jurnalis senior asal Papua dan pendiri media online utama di Papua, tabloidjubi.com/arsip.jubi.id. Ia telah meliput isu Papua berbagai negara, terutama di kawasan Pasifik. Artikel-artikelnya tentang Papua bisa ditemukan di Jakarta Post, benarnews.org, The Internationalist, The Guardian, Radio New Zealand, ABC dan AlJazeera.
