Papua No. 1 News Portal | Jubi
Honiara, Jubi – Mantan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Yehezkiel Alebua, berkata meskipun pemilihan umum negara itu berlangsung damai pekan lalu, ia mengklaim pemilu itu juga merupakan salah satu yang paling korup.
Sumber utama kecurangan pemilu ini adalah UU tentang Pemilu 2018 yang memiliki banyak kekurangan, katanya, dalam sebuah wawancara dengan media penyiaran publik, Solomon Islands Broadcasting Corporation.
Alebua berkata UU itu tidak dipersiapkan dengan baik, atau sengaja disusun untuk memungkinkan mantan anggota-anggota parlemen yang mengesahkan UU itu, dapat mempertahankan kursi mereka di Parlemen.
Dia secara khusus menyebut memilih lintas-dapil dan penggunaan dana pengembangan Rural Constituency Development Fund (RCDF), sebagai beberapa contoh utama dari kekurangan dalam UU tersebut.
“Pemilih diminta untuk menggunakan hak mereka untuk memilih di manapun mereka mau, tetapi orang-orang tidak menggunakan hak mereka secara bertanggung jawab,” katanya.
“Orang-orang dari berbagai provinsi yang tidak kenal kandidat dari provinsi lain, mereka juga tidak menghadiri kampanye para kandidat, tapi mereka pergi untuk memilih di provinsi yang berbeda. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk terpilihnya kembali banyak mantan MP melalui RCDF.”
Ia memberikan contoh dari periode kampanye pemilihan, di mana sejumlah kandidat dikatakan ingin menyewa kendaraan yang dibeli dengan dana RCDF oleh mantan MP sebelumnya. Untungnya, hal ini dicegah oleh pendukung para mantan MP.
Alebua mengatakan hal itu tidak benar, karena kendaraan itu merupakan aset pemerintah.
“Saya tidak punya pilihan lain, selain menggambarkan pemilu ini, sebagai pemilu yang paling korup,” tegasnya.
Alebua berkata telah mencatat pengamatannya selama Pemilu Nasional 2019, dan akan meneruskannya ke kantor komisi pemilu Kepulauan Solomon, untuk dipertimbangkan dalam pemilu-pemilu berikutnya.
Beberapa tokoh lain di seluruh negara itu, juga telah mengungkapkan pendapat yang serupa dengan Alebua.
Joe Silvester, tokoh masyarakat dari Lau Baelelea di Provinsi Malaita, berkata meskipun pemilu itu berlangsung lancar, pemilu itu tidak adil dan perlu diselidiki. (Asia Pacific Report )
Editor : Kristianto Galuwo
