| Papua No.1 News Portal | Jubi
Deiyai, Jubi – Mahasiswa Puncak di Yogyakarta dan Solo melihat kehadiran Komando Distrik Militer (Kodim) yang hendak dibangun di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, dinilai terlalu dini sehingga mereka menolak dengan tegas. Pasalnya, rakyat di Kabupaten Puncak belum siap menerima kehadiran Kodim di sana.
“Pembangunan Kodim di Kabupaten Puncak di Distrik Gome, justru akan memicu konflik sosial di antara masyarakat. Karena perizinan pembangunan belum ada musyawarah dengan masyarakat adat dan semua stakeholder Kabupaten Puncak, terutama hak wilayah,” kata Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Puncak Yog-Lo Manise Tabuni kepada Jubi, Rabu (22/7/2020).
Menurut Tabuni, proses perizinan dan penyerahan tanah untuk rencana pembangunan Kodim tersebut dilakukan oleh sebagian oknum mengatasnamakan suku, dan marga pemilik tanah dan ada intervensi pemerintah daerah, tanpa diketahui mayoritas masyarakat adat yang juga pemilik tanah tersebut.
“Hal ini bisa berdampak buruk pada gesekan sosial. Sebab, ada pro dan kontra pembangunan Kodim di Distrik Gome, Kabupaten Puncak,” ucapnya.
Koordinator Mahasiswa Puncak, Nikel Telenggen, mengatakan menolak pembangunan Kodim dan meminta segera tarik militer nonorganik dari Kabupaten Puncak.
“Pemerintah Kabupaten Puncak berhenti intervensi masyarakat Puncak untuk pelepasan tanah adat. Oknum-oknum berhenti mengatasnamakan masyarakat Distrik Gome untuk membangun Kodim,” katanya. (*)
Editor: Kristianto Galuwo
