Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jakarta, Jubi – Sejumlah perguruan tinggi menyatakan tidak memfasilitasi tes virus Covid-19 bagi mahasiswa yang mengikuti demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Hal ini diungkap merespons imbauan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 beberapa hari lalu. Sejumlah kampus itu yang tak memfasilitasi pemeriksaan corona untuk mahasiswa yang berdemonstrasi itu Universitas Pancasila, Universitas Nasional dan Universitas Gadjah Mada.
“Kami informasikan bahwa sudah terdapat edaran dari bidang kemahasiswaan yang menyatakan tidak menyetujui kegiatan demo pada masa pandemi ini karena besarnya risiko penularan,” kata Kepala Biro Humas Universitas Pancasila, Putri Langka, Jumat (16/10/2020) kemarin.
Putri mengatakan pihak kampus sudah mengingatkan agar mahasiswa tidak mengikuti demonstrasi saat pandemi Covid-19.
“Mahasiswa yang tetap berangkat memiliki tanggung jawab atas tindakannya masing-masing. Termasuk rapid test merupakan tanggung jawab pribadi untuk saat ini,” kata Putri menambahkan.
Ia menjelaskan imbauan agar melakukan rapid test secara mandiri sudah disampaikan kepada mahasiswa. Ini disarankan agar mahasiswa mengetahui kondisi kesehatannya dan tidak membahayakan orang di sekitarnya.
Baca juga : Ribuan demonstran penolak Omnibus Law ditangkap, termasuk anak-anak
DPRD Kota Sorong meminta pendemo UU Cipta Kerja diperiksa Covid-19
Penularan Covid-19 dikhawatirkan melonjak pasca demontrasi omnibus law
Kepala Biro Humas Universitas Nasional, Jakarta, Marsudi menyebut hingga kini belum ada instruksi dari pimpinan kampus untuk memfasilitasi pemeriksaan corona bagi mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Ia menekankan, kampus tidak terkait dalam tindakan mahasiswa melakukan demonstrasi menolak UU Cipta Kerja dalam beberapa waktu ini, sehingga tidak mengadakan pemeriksaan masif.
“Mereka kan bukan atas arahan Unas, mereka kan turun berdemo atas keinginan masing-masing individu,” kata Marsudi.
Marsudi juga mengatakan Unas tidak menerima informasi maupun arahan resmi dari pihak terkait agar melakukan pemeriksaan terhadap mahasiswa.
Sedangkan Universitas Gadjah Mada memiliki layanan fasilitas pemeriksaan corona untuk mahasiswanya. Namun terdapat syarat yang perlu dipenuhi mahasiswa untuk diperiksa secara gratis, yakni terlibat demonstrasi tidak termasuk di antaranya.
“Kampus memfasilitasi tes Covid-19 untuk mahasiswa yang datang dari daerah, mahasiswa yang akan kembali ke daerah asal, mahasiswa yang akan penelitian skripsi, tesis dan disertasi, panitia kemahasiswaan dan mahasiswa yang akan mengikuti lomba,” ungkap Direktur Kemahasiswaan UGM Haryadi.
Ia mengatakan klinik milik kampus tidak menolak pemeriksaan untuk mahasiswa yang mengikuti aksi. Namun mahasiswa tersebut harus memenuhi salah satu dari syarat yang disebut. “Tidak memenuhi kriteria, mahasiswa secara sadar tes mandiri di luar,” katanya.
Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta agar kampus melakukan pemeriksaan massal terhadap mahasiswa yang melakukan demonstrasi belakangan ini. Satgas Covid-19 mencatat ada 123 mahasiswa berasal dari perguruan tinggi di enam provinsi yang tercatat reaktif Covid-19.
“Kami imbau agar pihak universitas yang mahasiswanya mengikuti kegiatan aksi tersebut untuk melakukan identifikasi dan testing,” kata Wiku.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengimbau mahasiswa tidak turun ke jalan berdemo menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Penolakan mahasiswa sebaiknya disalurkan lewat jalur akademis. Namun hingga hari ini di berbagai daerah, termasuk di DKI Jakarta. (*)
CNN Indonesia
Editor : Edi Faisol
