Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa/i Pelajar Pegunungan Bintang (IMPPETANG) se-Indonesia, di Jayapura, menyatakan penolakan rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Selatan.
Sekretaris Umum IMPPETANG di Jayapura, Thomas W. Alwolka, mengatakan mereka mendukung aspirasi Gubernur Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang menolak wacana pemekaran di Provinsi Papua.
“Jika dimekarkan, dari letak geografis saja Pegunungan Bintang (Pegubin) lebih dekat dengan Provinsi Papua. Kami berdekatan dengan Kabupaten Keerom dan Sarmi. Jangan ini hanya karena kepentingan pribadi kemudian masyarakat yang dikorbankan,” katanya, di Kota Jayapura, Selasa (26/11/2019).
Untuk itu, kata Alwolka, mereka mengadakan pertemuan sejak 20, 21, dan 23 November 2019 di Asrama Pegubin, di Waena, Kota Jayapura, dan bersepakat menolak pembentukan DOB Papua Selatan.
“Sekitar 200 mahasiswa Pegubin mengadakan pertemuan di Asrama Pegubin. Hasilnya, kami menyatakan penolakan. Pada Selasa (26/11/2019), kami memutuskan membuat pernyataan sikap atas penolakan pembentukan DOB Papua Selatan,” tegas mahasiswa yang sedang mengenyam pendidikan di Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Kota Jayapura.
Salah satu anggota IMPPETANG, Kembari Duyala Wasini menambahkan, mahasiswa Pegubin dan Komunitas Mahasiswa Aplim Apom (KOMAPO) tegas menolak DOB, dengan melihat segala permasalahan yang terjadi di Papua.
“Hadirnya DOB ini atas kepentingan apa? Persoalan konkret yang kecil-kecil saja di Papua belum diselesaikan. Persoalan DOB ini bicara soal manusianya. Bukan soal pembangunan dan kemakmuran. Orang Papua ini SDM-nya belum siap. Daya saing ekonominya saja masih nol. Yang perlu diperhatikan itu soal pendidikan dan kesehatan, juga ekonomi masyarakat Papua,” kata mahasiswa Universitas Cenderawasih ini.
Terpisah, Octoviaen Gerald Bidana, salah seorang Peneliti Sosial Budaya Papua berasal dari Pegubin, mengatakan untuk wacana pemekaran Papua Selatan dan Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Pegubin harus menunggu keputusan pemerintah pusat. Tidak boleh gegabah lantas terburu-buru setuju Pegubin bergabung ke wilayah Selatan.
“Pegubin juga dari pembagian wilayah adat masuk di Lapago. Tapi dari kelancaran (lalu lintas) transportasi dengan Jayapura. Masyarakat lebih banyak terbantu dari sini (Jayapura), termasuk mahasiswa. Semua bersekolah ke Jayapura, juga yang menyebar ke seluruh Indonesia,” katanya.
Ia juga mengatakan, pemerintah daerah harus memediasi dan melibatkan semua komponen masyarakat Pegubin, untuk duduk membicarakan soal wacana DOB.
“Kami menyesal pemerintah daerah terlalu dini mengambil keputusan bahwa Pegubin masuk ke wilayah Selatan,” katanya.
Dari hasil pertemuan IMPPETANG dan sejumlah komunitas mahasiswa dan pelajar Pegubin, diputuskan pernyataan sikap yang menyatakan, menolak dengan tegas rencana pemekaran Provinsi Papua Selatan dan mendukung keputusan Gubernur Papua, DPRP, dan MRP, serta menolak adanya DOB sebab akan membuka lapangan kerja bagi warga transmigran, sehingga akan terjadi marginalisasi terhadap orang Papua dan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA).
Selain itu, mahasiswa juga menolak Kabupaten Pegubin masuk ke bagian Selatan yang terdiri dari Kabupaten Merauke, calon Kotamadya Merauke, Kabupaten Maapi dan Asmat, serta ingin agar Pegubin tetap berada di bawah wilayah administrasi Provinsi Papua. Karena menurut mahasiswa, memasukkan Pegubin ke DOB Papua Selatan adalah rencana kelompok tertentu yang tidak bisa dipertanggung-jawabkan. Rencana itu pula hanya berdasarkan kepentingan pribadi dan politik, tanpa mendengarkan aspirasi rakyat dan mahasiswa.
Mahasiswa juga menyatakan sampai kapan pun, Kabupaten Pegubin tetap menjadi bagian dari Provinsi Papua karena dari letak geografis hampir 75 persen wilayah Pegubin berdekatan dengan Kabupaten Keerom, Sarmi, dan Jayapura.
Mahasiswa dan pelajar Pegubin se-Indonesia juga ingin mendorong pembenahan kabupaten dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Pegubin untuk 20-50 tahun mendatang, dalam rangka mengisi berbagai aspek pembangunan di Papua.
Terakhir, para mahasiswa menyatakan jika pemerintah daerah dan pusat tidak menanggapi pernyataan sikap ini, maka mahasiswa akan memobilisasi rakyat untuk menduduki Oksibil, ibu kota Kabupaten Pegubin, dan menggelar aksi di kantor Gubernur Papua serta Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (*)
Editor: Timoteus Marten
