Papua No.1 News Portal | Jubi
Enarotali, Jubi – Puluhan mahasiswa asal Kabupaten Paniai se-Indonesia berdemonstrasi damai menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paniai khususnya Dinas Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, untuk segera menyalurkan dana Tugas Akhir (TA) tahun anggaran 2020.
Menurut koordinator lapangan Elias Gobai, pihaknya telah menyerahkan data nama-nama mahasiswa yang sudah masuk tugas akhir kepada Dinsos pada pertengahan 2020.
“Tapi sampai saat ini hanya sebagian yang dibayarkan, itu pun keluarga dari Plt Kepala Dinas Sosial dan keluarga dekat dari Bupati Paniai saja. Kami harap segera dibayarkan,” ujarnya, saat aksi di halaman kantor Bupati Paniai, Senin (11/1/2021).
Ia mengatakan, dana yang belum dibayarkan harus diberikan tunai kepada mahasiswa agar mereka bisa kembali ke kota studi.
“Kami minta uang cash, tidak mau ditransfer melalui rekening bank,” ujarnya.
Sambil berorasi, pihaknya menunggu Bupati Paniai Meki Nawipa keluar dari ruang kerjanya untuk menemui massa aksi. Selanjutnya Bupati Nawipa didampingi Wakil Bupati Oktopianus Gobai, Kapolres Paniai AKBP Naomi Giay dan salah satu kepala bidang dari Dinsos tanpa Kepala Dinsos Ronald Kadepa, menemui puluhan mahasiswa di lobi kantor Bupati.
Menurut pihak Dinsos, jumlah keseluruhan mahasiswa Paniai di seluruh Indonesia sebanyak 782 orang, sedang dana TA yang sudah terbayar sebanyak 739 orang, dan yang belum sebanyak 43 orang.
Bupati Paniai, Meki Nawipa mengatakan sistem keuangan untuk pembayaran semua lini telah berubah, sehingga pihaknya tidak bisa memberikan uang tunai.
“Sekarang sistem berubah, tidak bisa uang cash. Kalau dulu bisa. Hal seperti ini di saat pertemuan lalu itu sudah saya jelaskan tidak bisa uang cash, tapi harus transfer karena sistem. Untuk mahasiswa lewat Dinas Sosial, sesuai Portal Dikti,” kata Bupati Meki.
“Silakan cek daftar nama yang akan ditempel di Dinas Sosial, jika ada kedapatan nama salah atau sudah selesai silakan protes, sedangkan yang masih aktif tetapi tidak menerima silakan laporkan supaya kita proses lagi,” lanjutnya.
Nawipa juga meminta Dinsos segera menempel nama-nama mahasiswa yang dananya sudah ditransfer di kantor Dinas Sosial, agar ada kepuasan tersendiri bagi seluruh mahasiswa.
“Saya minta Dinas Sosial tempel nama-nama dan silakan cek, soal uang sudah masuk sistem sehingga tidak bisa uang cash. Buktinya jelas dari Dinas Keuangan langsung ke rekening mahasiswa. Saya akan telepon Kepala Dinas Sosial karena sementara ini dia ada di luar daerah untuk memastikan nama-nama mahasiswa,” katanya.
Kalau ada yang merasa dirugikan, ia meminta agar para mahasiswa bisa mengumpulkan fotokopi Kartu Pengenal Mahasiswa (KPM) di Dinsos lalu akan diverifikasi. “KPM kalau terdaftar bisa dapat uang. Tetapi minta maaf bagi yang sudah selesai dan yang drop out (DO),” ucapnya.
“Saya akan buat aplikasi berhubungan dengan Portal Dikti supaya tidak ada yang dikorbankan lagi,” katanya.
Ia juga menyinggung soal rumah kontrakan bagi para mahasiswa Paniai se-Indonesia. “Rumah kontrakan harus ada sertifikat rumah, bukti transfer yang masuk ke pemilik rumah. Dinas Sosial harus pastikan, supaya kita tahu kontrakan itu legal,” ujarnya. (*)
Editor: Kristianto Galuwo
