Papua No. 1 News Portal | Jubi
Semarang, Jubi – Mahasiswa dan pelajar asal Kabupaten Puncak, Papua menuntut pemerintah pusat segera menarik semua militer organik dan non organik di Seluruh Tanah Papua dan lebih khususnya Kabupaten Puncak Papua. “Stop Operasi Militer di Kabupaten Puncak, Papua,” kata koordinator Badan Pengurus Koordinator Wilayah Ikatan Pelajar Dan Mahasiswa Kabupaten Puncak di Salatiga, Mhey Tebai, Kamis, (6/5/2021).
Tebai juga minta Komnas HAM hadir dalam menyelesaikan pelangaran HAM di Kabupaten Puncak Papua. Dalam pernyataanya mahasiswa dan pelajar yangs ednag emrantau menempuh pendidikan di salatiga itu juga menolak tuduhan terorisme terhadap Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka Segera (TPNPB-OPM ).
“Kami minta pemerintah mencabut tuduhan TPNPB-OPM sebagai terosis,” kata Mhey Tebai menambahkan.
Baca juga : Soal ancaman tembak mahasiswa Papua, Kapolri diminta copot Kapolresta Malang Kota
Aliansi Mahasiswa Papua minta 2 aktivisnya segera dibebaskan
Mahasiswa Papua di Kalsel tolak pemekaran provinsi dan Otsus
Mahasiswa Kabupaten Puncak Papua menolak Otonomi Khusus jilid II dan Daerah Otonomi di seluruh Tanah Papua. Mereka minta Bupati dan jajarannya agar memperhatikan masyarakat sipil yang berada di Kabupaten Puncak saat operasi militer sedang berlangsung.
Mereka minta segera membuka akses Jurnalis di Kabupaten Puncak dan Seluruh Tanah Papua serta minta peran lewat Amnesty International terlibat dalam menangani kasus kekerasan yang menimpa daerahnya.
“Dimana peran Amnesty International dalam kasus pelanggaran HAM di Kabupanten Puncak Papua dan secara umum Papua,” kata mempertanyakan.
Tercatat kekerasan demi kekerasan sering etrjadi di kampung asal para mahasiswa dan pelajar itu. Kasus itu kian memuncak saat tertembaknya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha.
Situasi di Kabupaten Puncak dan secara umum di Papua mencekam. Hal ini membuat kondisi aktifitas masyarakat sipil di Kabupaten Puncak lumpuh total akibat kontak senjata antara TNI/POLRI dengan TPNPB .
“Sejak kematiannya Kabinda Papua, Operasi militer dan pengiriman pasukan TNI/POLRI semakin gencar dilakukan. Operasi militer dan pengiriman pasukan TNI/POLRI ini mengakibatkan masyarakat sipil harus melarikan diri dan mengungsi di hutan ataupun di gereja,” kata Tebai menegaskan. (*)
