Lukas Enembe bahas rekonsiliasi Papua pasca rusuh pekan lalu

Gubernur Papua Lukas Enembe dan Ketua DPRP Yunus Wonda saat memimpin Ratas dengan para pemimpin daerah, tokoh masyarakat, adat, pemuda, dan juga ketua paguyuban-paguyuban yang berlangsung di Gedung Negara – Jubi/Roy Ratumakin.
Gubernur Papua Lukas Enembe dan Ketua DPRP Yunus Wonda saat memimpin Ratas dengan para pemimpin daerah, tokoh masyarakat, adat, pemuda, dan juga ketua paguyuban-paguyuban yang berlangsung di Gedung Negara – Jubi/Roy Ratumakin.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua Lukas Enembe melakukan pertemuan dengan sejumlah pemimpin daerah, tokoh masyarakat, adat dan pemuda serta sejumlah ketua paguyuban yang ada di Kota Jayapura.

Read More

Langkah strategis ini dilaksanakan Enembe untuk meredam aksi balasan dari kelompok yang bertikai pasca demo rasisme berujung amuk massa pada Kamis (29/8/2019) lalu.

“Dari pertemuan tadi semuanya mempunyai pemikiran yang sama, yaitu tidak ada perbedaan antara kita di Papua. Jadi saya berharap semuanya bisa kembali dengan normal,” kata Gubernur Lukas kepada wartawan usai memimpin Rapat Terbatas (Ratas) di Gedung Negara, Rabu (4/9/2019).

Dalam pertemuan tersebut juga hadir Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Yunus Wonda, Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano, Bupati Keerom Muhammad Markum, dan Wakil Bupati Jayapura Giri Widjayanto.

Dikatakan Lukas Enembe, Ratas (rapat terbatas) tersebut juga membahas soal rekonsiliasi yang harus dilakukan di Kota Jayapura setelah kejadian rusuh beberapa waktu lalu.

“Semua yang ada di Papua adalah warga Negara Indonesia sehingga pandangan masing-masing pribadi bukan berbeda-beda tetapi harus tetap satu Indonesia,” ujarnya.

Dari pertemuan ini yang menarik adalah usulan Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano. Ia menyampaikan kepada Gubernur Papua untuk menghilangkan Paguyuban Nusantara, karena akan mengkotak-kotakan antara penduduk di Papua.

“Seharusnya tidak ada namanya Paguyuban Nusantara, tetapi harusnya warga nusantara, karena Papua juga adalah nusantara. Kalau pakai nama Paguyuban Nusantara, seolah-olah Papua bukan bagian dari Nusantara,” kata BTM sapaan akrabnya.

BTM juga berharap tidak ada lagi kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat yang ingin melakukan aksi demo tandingan, karena hal tersebut akan menambah persoalan di tanah Papua khususnya Kota Jayapura.

“Suasana sudah kondusif, sehingga saya minta tidak ada lagi demo tandingan. Ini agar kondisi yang sudah aman ini tidak lagi ditunggangi oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab yang ingin merusak Papua,” ujarnya. (*)

Editor : Edho Sinaga

Related posts

Leave a Reply