Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,
Port Vila, Jubi – Puluhan kelompok lembaga swadaya masyarakat di Pasifik menyatakan diri untuk melawan kesepakatan perdagangan bebas di Pasifik, PACER Plus. Mereka berpendapat bahwa PACER Plus akan gagal dan merugikan rakyat Pasifik.
Para pemimpin negara di Pasifik akan segera menandatangani kesepakatan perdagangan bebas Pasifik tersebut di Tonga, bulan depan. Namun, seluruh lembaga swadaya masyarakat dan kelompok masyarakat sipil serta organisasi bisnis diberikan kesempatan untuk mempelajari teks kesepakatan PACER Plus pada pekan ini di Port Vila, Vanuatu.
Kendati demikian, belum ada indikasi dari Sekretariat Forum Kepulauan Pasifik terutama dari kantor penasihat perdagangan mereka bahwa keberatan dari organisasi-organisasi sipil dan sektor privat ini akan dituangkan dalam teks PACER Plus.
Dalam sebuah surat terbuka, 60 kelompok organisasi sipil dan 233 individu mengatakan bahwa PACER Plus akan gagal jika tidak ada studi yang layak terkait dampak dari kesepakatan tersebut terhadap kesehatan, sumber daya alam dan lingkungan di masing-masing negara Pasifik.
Mereka juga mengkritisi tiadanya diskusi publik terkait dampak-dampak potensial seperti yang mereka khawatirkan.
Mereka menyarankan agar teks PACER Plus juga diikuti oleh catatan dan masukan terkait dampak PACER Plus terhadap hal-hal seperti disebutkan di atas. Catatan dan masukan ini harus dihasilkan dari studi yang layak dan independen, baik secara sosial, budaya, lingkungan dan hak asasi manusia.
Mereka mengatakan, kesepakatan PACER Plus ini akan menjadi ancaman terbesar bagi rakyat Pasifik serta lingkungan di Pasifik dalam beberapa generasi mendatang. Pokok-pokok kegiatan PACER Plus dinilai sangat eksploitatif dan hanya menguntungkan pihak investor dan pelaku perdagangan.
PACER Plus juga diduga akan memperlemah daya saing negara-negara Pasifik terhadap Selandia Baru dan Australia yang selalu menginginkan agar perdagangan bebas terjadi namun perlakuan mereka terhadap pekerja asal Pasifik di negara mereka masih mendapat perlakuan diskriminatif. **
