Papua No. 1 News Portal | Jubi
Tarawa, Jubi – LSM Kiribati, Citizens Against Corruption, mendesak agar laporan awal dari investigasi tenggelamnya feri Butiraoi segera dirilis kepada publik.
Pemerintah Kiribati telah menolak untuk merilis laporan hasil penyelidikan nasional mengenai bencana itu, yang menewaskan sedikitnya 80 penumpang, Januari tahun ini. Alih-alih, pemerintah telah memerintahkan pihak kepolisian, untuk melakukan investigasi lanjutan atas penyebab tenggelamnya Butiraoi, berdasarkan informasi yang ditemukan oleh laporan awal itu.
Feri antarpulau itu tenggelam pada Januari tahun ini, dalam perjalanannya dari Nonouti ke Tarawa, dan hanya tujuh orang yang selamat.
Direktur LSM tersebut, Ngatau Neneia, berkata kepada Kiribati News bahwa temuan dalam laporan awal itu seharusnya dapat dirilis sendiri, bukan harus menunggu laporan selengkapnya dari polisi.
Neneia menegaskan bahwa pemerintah harus mengeluarkan informasi apa saja yang dapat mereka rilis, sehingga keluarga korban bisa mengetahui apa yang terjadi.
Ketika satu kapal feri lain tenggelam pada 2009 dan menewaskan sekitar 30 jiwa, Pemerintah Kiribati juga tidak pernah melepaskan laporannya kepada publik, kata Presiden Taneti Mamau pekan lalu di hadapan parlemennya.
Seorang anggota parlemen (MP) dari blok oposisi Kiribati mengungkapkan, bahwa semakin banyak tekanan yang diterima pemerintah untuk mengeluarkan laporan itu.
MP dari Nonouti, Sir Ieremia Tabai, yang juga merupakan mantan presiden Kiribati, menegaskan bahwa meskipun kejadian tragis itu sedang diinvestigasi polisi, itu bukanlah alasan untuk tidak menyediakan laporan awal kepada publik.
Sir Ieremia Tabai mengecam kelambanan pemerintah, dan mengatakan bahwa beberapa keluarga korban berencana untuk menuntut pemerintah.
“Banyak orang yang masih merasa sedih akibat apa yang terjadi, dan saya tidak mengerti mengapa pemerintah menolak untuk merilis laporan itu.”
“Tidak ada alasan sama sekali. Bagi saya keputusan ini tidak masuk akal. Dan oleh karena itu, kita akan terus menekan pemerintah untuk merilis laporan itu. Sekarang orang-orang mulai berencana untuk menuntut pemerintah ke pengadilan. Mereka mulai berbicara mengenai kompensasi,” tambah Sir Ieremia. (RNZI)
