Keerom 4/5, (Jubi)— James Alfred Kembu salah seorang pengusaha asli Kabupaten Keerom mempertanyakan system tender online atau Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam satu proyek, yang dianggap sangat merugikan pengusaha asli Papua.
Sebagaimana tercantum dalam Pepres 84 tahun 2012 tentang Pengadaan barang / jasa pemerintah dalam rangka pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, pasal 2 berisikan tentang sistim penunjukan langsung
500.000.000 bagi pengusaha local dan di daerah pegunungan 1.000.000.000,-
Terkait hal tersebut, pengusaha asli Papua asal Kabupaten Keerom, James Alfred Kembu, kepada arsip.jubi.id, Sabtu(4/5) mempertanyakan “Didalam pepres 84 itu tidak di wajibkan melakukan tender online lewat lembaga tender apapun juga, Kenaapa di Papua atau di Keerom melakukan tender LPSE dengan system ful e-pro?.”katanya
Dia menilai kebijakan pemerintah daerah dengan melakukan tender lewat LPSE ini sangat sarat dengan kompromi dan tipuan. “Ini adalah salah satu sistim pembunuhan terhadap pengusaha local dan pengusaha
asli Papua.”ungkap Pengusaha asal Keerom ini.
“Sebanyak 99% orang asli Papua belum mengetahui dan menguasai teknologi jaringan internet. Sehingga diberlakukannya Pepres 84 tahun 2012, untuk memudahkan para pengusaha asli Papua,” tambah James.
Dia juga menyayangkan Kabupaten Keerom yang baru mekar,langsung dikagetkan dengan melakukan tender proyek secara online yang biasa disebut dengan LPSE dan tender Full e-Pro.
“Jangankan masyarakat dan pengusaha asli Papua, Pejabat serta pegawai di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Keerom itu sendiri saja belum tentu bisa mengoperasikan computer dengan baik. Tender online dan tender ful e-pro ini sangat jelas kita melihat bahwa ada permainan kolusi antara pemda, LPSE dan pengusaha-pengusaha arahan pejabat pemda untuk mengamankan paket pekerjaan mereka karena orang Keerom belum bisa tender elektronik,”tegasnya.
Dia meminta pemerintah membatalkan system tender online, dikarenakan orang Papua belum siap ikut tender online. “Lakukan tender manual, dan saya dengan tegas mengutuk pejabat pemerintahan, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terutama di Kabupaten Keerom yang saat ini melakukan system tender online. Dan jangan melihat kelemahan orang Papua sehingga dimanfaatkan untuk menajadi peluang korupsi anda” kata James.(Jubi/indra)
