Papua No. 1 News Portal | Jubi
Nabire, Jubi – Saat kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (20/12/2017) kemarin, di Nabire, Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Nabire dan Suku Besar Wate Nabire, mengancam akan memalang lokasi Bandara Douw Atarure di kawasan Kaladiri, Distrik Wanggan, Kabupaten Nabire.
Pasalnya, panitia mengundang LMA dan para tokoh Suku Wate sebagai pemilik hak ulayat, namun ketika di lokasi, pasukan pengamanan presiden (Paspampres) tidak mengizinkan mereka masuk.
Bukan hanya pemilik hak ulayat, akan tetapi beberapa media juga mengaku tidak diizinkan masuk, kendati telah mengantongi id card khusus dari panitia.
Ketua LMA Nabire, Herman Sayori, mengatakan sangat kecewa sebab mereka punya hak ulayat di daerah tersebut.
“Kami pemilik hak ulayat tapi tidak dihargai. Padahal kami sudah menunggu beberapa jam di sini," katanya saat bernegosiasi dengan anggota Paspampres di pintu masuk bandara, Kaladiri, Nabire, Rabu (20/12/17).
Dikatakan, mereka heran sebab ada undangan panitia dan telah diberikan id card khusus namun dipersulit saat masuk.
“Kami tunggu di sini dari pagi dan atas undangan panitia yang kami terima. Apa artinya itu? Kami akan palang bandara dalam waktu dekat ini!" sampainya.
Di tempat yang sama, Kepala Suku Besar Wate Kabupaten Nabire, Alex Raiki, mengatakan kehadirannya bersama LMA ingin menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dalam hal ini presiden.
“Sehingga perlu diakomodir dengan baik, agar tidak mengecewakan kami di sini. Untuk apa kami diundang kalau jadinya begini?” kesalnya.
Keduanya berjanji dalam waktu dekat akan melakukan pemalangan lokasi bandara tersebut. "Dan bukan hanya di lokasi bandara, kami juga dilarang masuk ke lokasi peresmian PLTMG." (*)
