Jayapura, Jubi – Legislator dari fraksi Demokrat Papua Carolus Bolly mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua untuk tidak gegabah dalam menyelesaikan aset, yakni mess Tanah Abang (TA). Meskipun pada prinsipnya penghuni sudah siap keluar.
“Dari hasil kunjungan komisi III DPRP beberapa waktu lalu, pada prinsipnya para penghuni sudah siap keluar, dan pada Januari lalu juga sudah menyerahkan hasil nego mereka. Permintaan itu sudah kami sampaikan kepada pemerintah Provinsi Papua sehingga kami mendorong pemerintah untuk memperhatikan hal ini,” kata Carolus Bolly yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR Papua, di Jayapura belum lama ini.
Menurut ia, yang harus menjadi perhatian Pemprov Papua adalah soal proposal yang diajukan penghuni, dimana hal ini harus betul betul dicek, dan apakah dari segi aturan menyalahi, memenuhi atau tidak.
“Warning dari komisi adalah mengenai hal ini. Jangan sampai menyalahi karena ada sekitar 221 kepala keluarga (KK) yang mau diberikan kompensasi. Jadi bukan soal aspek besaran tapi dari aspek aturannya apakah memenuhi syarat atau tidak, karena mess itu aset kita yang ditempati masyarakat ataupun nusantara yang ada disana,” ujarnya.
Menanggapi itu, kata Carolus, di hari hari akan datang, pihaknya akan mengajah Pemprov Papua berdiskusi untuk meminta keterangan lebih lanjut.
“Saya belum bisa jawab mengenai hal itu. Permintaan mereka variatif, proposal itu kalau tidak salah sekitar 400-800 juta per KK. Makanya kita tidak hanya mempelajari dari aspek nominal tetapi juga aturan jangan sampai bayar membayar di kemudian hari menjadi masalah,” katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua tak ingin gegabah dalam menangani masalah aset yang letaknya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mengingat saat ini lokasi tersebut sudah banyak dihuni oleh warga.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen mengatakan dalam waktu dekat pemerintah provinsi akan mengambil langkah tepat dalam menyelesaikan masalah aset-aset yang letaknya di luar Papua, terutama mengenai mess-mess.
“Saya akan memimpin rapat bersama dengan Tim Negosiasi Mess-Mess Pemprov Papua di Jakarta, memang beberapa waktu lalu di Hotel Polman, Jakarta, Gubernur telah memimpin langsung rapat bersama dengan penghuni mess-mess yang diwakilkan oleh kepanitiaan dan bersama Kepala Badan Penghubung di Jakarta,” katanya.
Untuk itu, ujar Hery, pemerintah bakal mendengar penyampaian dari para penghuni mess-mess lebih dahulu, sebelum mengeluarkan kebijakan.
“Hasilnya nanti kami akan keluarkan setelah mendengar penyampaian dari masyarakat penghuni disana, tentunya kami akan mengkaji dari berbagai aspek seperti hukum, fiskal dan lainnya,” ujarnya. (*)
