Papua No. 1 News Portal | Jubi ,
Jayapura, Jubi – Lantaran masih fokus pada pembahasan Rancangan Anggarapan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019 dan pengajuan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) serta urusan lain, pelantikan OPD baru bisa dilaksanakan awal tahun depan.
Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen, mengatakan saat ini pemerintah provinsi tengah melakukan rapat bersama DPR Papua untuk membahas pengajuan non APBD 2019 dan raperda yang diajukan eksekutif. Di antaranya Raperda PON, Raperda Divestasi Saham Freeport, Raperda OPD baru yang diciutkan menjadi 35 instansi dari 52, dan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
"Jadi rencana awal pelantikan OPD baru hasil reformasi birokrasi bulan ini, namun bisa dipastikan bakal tertunda karena masih ada kesibukan lain. Apalagi akhir tahun kerja 2018 tinggal menghitung hari," kata Hery, kepada wartawan, di Jayapura, Senin (10/12/2018).
Terkait RAPBD 2019, ujar ia, pihaknya akan terus mendorong agar pembahasannya segera rampung, meski belum melantik OPD baru hasil reformasi birokrasi.
"Untuk ini kami sudah konsultasi dengan Kemendagri, sehingga langkah-langkah yang kami ambil dalam penyusunan RAPBD 2019 tanpa melantik OPD baru, dipastikan tak bakal melanggar ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Sementara terkait perampingan OPD, Hery Dosinaen memastikan wacana perampingan organisasi perangkat daerah dari 52 menjadi hanya 35, tak bakal menghilangkan fungsi pada bidang-bidang di instansi sebelumnya.
"Intinya kan belasan OPD yang dilebur itu fungsinya tetap dijalankan dan tidak ada pengaruh sebenarnya. Hanya memang yang ada pastinya terjadi pengurangan dari sisi yang menjabat pada jabatan tertentu. Kasarnya dengan perampingan ini sejumlah pejabat eselon II, III, dan IV banyak yang non-job," kata Hery.
Gubernur Papua, Lukas Enembe, mengatakan perampingan OPD bertujuan memaksimalkan peran pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat. Dengan harapan, kinerja ASN lebih maksimal dalam menunjang penerapan serta pelaksanaan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur.
"Kita harus bertindak efektif di masa mendatang. Apalagi struktur APBD Papua mulai tahun kemarin perlu mendapat dukungan anggaran secara maksimal. Selain itu ada juga pengalihan ASN dari kabupaten/kota ke provinsi sehingga beban anggaran semakin besar," kata Enembe. (*)
