Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jakarta, Jubi – Mantan Komisioner Komnas HAM periode 2007 – 2012, Yoseph Stanley Adi Prasetyo, menilai pelabelan teroris bagi Organisasi Papua Merdeka atau OPM bisa berdampak buruk bagi Indonesia. Khususnya diplomasi Indonesia di dunia ke depan karena saat ini OPM memiliki perwakilan di beberapa negara, khususnya di negara-negara Pasifik hingga negara Eropa.
“Ketika ini ditetapkan menjadi teroris akan muncul pertanyaan dari negara-negara internasional yang mengakomodasi perwakilan OPM di negara mereka. Dan kemudian menimbulkan masalah juga di dalam diplomasi internasional yang akan dilakukan Indonesia,” kata Stanley dalam diskusi daring, Jumat, 7 Mei 2021.
Baca juga : Komnas HAM menolak label teroris dan mendesakkan dialog damai Papua
Label teroris kepada TPN-PB, rakyat Papua tidak bisa beraktivitas bebas
Tolak label teroris, Keuskupan Timika serukan pemerintah harus lindungi umat Tuhan
Stanley mengatakan labeling ini terlalu berlebihan. Jika memang dianggap sebagai gangguan keamanan, pemerintah cukup memproses hukum mereka. Sedangkan tindakan labeling itu seakan menunjukan pemerintah telah kebingungan menangani konflik di Papua.
“Sehingga kemudian ditetapkan bahwa OPM itu adalah teroris dengan demikian nanti akan ada operasi yang sifatnya masif,” kata Stanley menambahkan.
Label teroris juga tak akan bisa memenangkan hati orang Papua. Apalagi Papua merupakan daerah operasi militer (DOM) pada masa Orde Baru. Selain itu, OPM juga disebut Stanley juga sama-sama mencoba mengambil hati masyarakat Papua dengan ideologi kemerdekaan.
Ia berpendapat pemerintah Indonesia harus menguasai jalur diplomasi, karena dengan menetapkan OPM sebagai teroris akan memperkeruh diplomasi internasional yang sedang dilakukan. “Saat negara sedang mencegah jangan sampai ada upaya intervensi negara asing terhadap wilayah Indonesia, terutama wilayah Papua,” kata Stanley menjelaskan. (*)
Editor : Edi Faisol
