Jayapura, Jubi – Minimnya dana hibah yang digelontorkan KPU RI dan pemerintah kabupaten membuat beberapa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di Papua terpaksa berhutang kepada pihak ketiga, hanya untuk mendistribusikan logistik Pemilu ke setiap TPS karena sebagian besar harus menggunakan moda trasportasi udara.
“Apapun caranya kami tetap usahakan, kalau ada kekurangan (dana), ya sudahlah kita lakukan pembicaraan dengan pihak ketiga atau siapapun yang penting terdistribusi sampai TPS, sampai kembali juga harus dibiayai,” kata Ketua KPU Provinsi Papua, Theodorus Kossay di Jayapura, Kamis (11/04/2019).
Ia mencontohkan, pendistribusian logistik ke TPS-TPS di Kabupaten Nduga, yang mana seluruhnya harus menggunakan pesawat berbadan kecil dan helikopter, sehingga total biaya yang diperlukan mencapai Rp7 Miliar.
Permasalah anggaran, ujar ia, diperparah dengan kurangnya partisipatif dari Pemda setempat, sehingga respon pengajuan dana hibah selalu jauh dari permintaan. Padahal KPU RI tidak memikirkan biaya pengiriman logistik di Papua yang biayanya tinggi, semua biaya indikatornya di Jawa.
“Ada KPUD yang mengajukan Rp4 Miliar tapi dijawab Rp1 Miliar, padahal itu sangat penting untuk membiayai pendistribusian logistik,” kata Kossay
Bahkan, ungkapnya khusus di Kabupaten Waropen dimana antara KPUD dan Pemda setempat sudah melakukan penandatanganan MoU dana hibah sebesar Rp5 Miliar, harus tertunda karena ada upaya negosiasi ulang mengenai jumlah tersebut.
“Inisiatif negosiasi tersebut berasal dari Pemkab Waropen yang ingin jumlah dana hibah berkurang. Bahkan, masih ada KPUD kabupaten yang belum dapat dana hibah, seperti Dogiyai dan Paniai. Mereka dijanjikan, tapi belum masuk ke rekening,” ujarnya.
Mengenai pembayaran hutang, kata ia, biasanya akan diselesaikan oleh Pemda. Seperti halnya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sarmi, tentu ini patut diapresisi.
“Walau dan hibah bagi KPUD hanya Rp 1,5 Miliar, tetapi mereka juga sudah bersedia membiayai penyewaan pesawat untuk distribusi logistik Pemilu. Ini harus dicontoh Pemda lainnya,” katanya.
Theodorus Kossay menambahkan, secara umum pendistribusian logistik Pemilu di Papua sudah mencapai 90 persen, dan KPUD telah berkomitmen Pemilu Serentak 2019 bisa dilaksanakan di 15.045 TPS.
Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe mengimbau kepada seluruh kabupaten/kota untuk segera menyerahkan dana hibah kepada KPUD, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang akan diselenggarakan pada 17 April 2019.
“Saya tekankan para bupati yang belum menyerahkan dana hibah segera menyerahkan, sebab ada hal-hal lain yang tidak bisa dibiayai oleh pihak penyelenggara. Dalam artian yang lingkupannya lokal harus dibiayai pemerintah setempat,” kata Enembe.
Ia tekankan, suksesnya penyelenggaraan Pemilu di Papua menjadi tanggung jawab semua pihak, sehingga apa yang dibutuhkan harus bisa didukung penuh pemerintah daerah.
“Pemilu di Papua harus berjalan aman, damai dan sukses. Jadi saya minta pemerintah kabupaten/kota bisa membantu pihak penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu,” ucapnya. (*)
Editor: Syam Terrajana
