Papua No. 1 News Portal | Jubi
Beberapa tahapan pilkada mengalami perubahan, namun tidak terlalu signifikan.
PULUHAN orang menempati deretan kursi plastik di aula Noken Sai-Hotel Asmat. Selain perwakilan orangtua, akademisi, dan mahasiswa, juga ada kalangan milenial.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merauke sengaja mengundang kalangan milenal untuk kut dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan bagi pemilih menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Merauke yang akan berlangsung 23 September 2020.
Dalam ajang sosialisasi juga dibuka sesi tanya jawab kepada setiap peserta untuk menanyakan apa saja yang belum dipahami sehubungan dengan berbagai tahapan yang akan dijalani hingga pencoblosan sesuai hari yang ditentukan.
Perwakilan dari STIA Karya Dharma Merauke, Andriawan, dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada KPU sebagai penyelenggara pilkada yang melakukan sosialisasi kepada perwakilan peserta dari beberapa komponen terkait.
Menurutnya, dalam pelaksanaan pileg dan pilpres tahun lalu, STIA Karya Dharma Merauke bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pengawas independen.
“Kami juga siap menjadi pengawas dan pemantau independen dalam Pilkada Merauke tahun ini,” katanya.
Dia mengaku dalam pelaksanaan pileg dan pilpres setahun silam partisipasi pemilih mengalami peningkatan, namun jumlahnya belum terlalu signifikan.
“Saya perlu menyampaikan bahwa untuk meningkatkan jumlah pemilih tidak hanya dengan sosialisasi semata karena sosialisasi yang dilakukan belum tentu masuk ke seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Untuk itu, pintanya, perlu adanya kerja sama KPU Merauke bersama unsur lain, termasuk perguruan tinggi agar bisa bergerak.
Bagi dia, sosialisasi adalah salah salah satu cara meningkatkan partisipasi pemilih, tetapi bukan menjadi satu-satunya cara.
“Masih ada metode lain yang dapat dilakukan melalui pendidikan politik,” ujarnya.
Peserta lainnya, Hasan Matdoan, mengungkapkan untuk mendongkrak partisipasi pemilih dalam pilkada, KPU harus gencar melakukan sosialisasi secara terus-menerus. Karena masyarakat, katanya, juga menginginkan dan mengharapkan semua proses dan cara diketahui hingga pelaksanaan pencoblosan.
“Kenapa masyarakat perlu mengetahui pentahapan, karena mereka adalah kunci dari keberhasilan pilkada,” ujarnya.
Dia juga meminta perlunya pengawas pilkada, karena masih berlaku sistem gagal inovasi dan saling olok mengolok di antara tim sukses pasangan calon. Sebaiknya, sarannya, semua orang berpolitik secara santun dan tidak saling menjatuhkan dengan menyebarluaskan informasi-informasi menyesatkan.
“Saya meminta partai politik yang mengusung calon bupati harus cerdas, kenapa demikian, karena ada kandidat yang tidak diinginkan sama sekali oleh rakyat di tingkat bawah sehingga perlu diketahui track record kandidat dimaksud terlebih dahulu,” katanya.
Hasan menyarankan jika berkenan KPU membuka ruang diskusi antara parpol bersama masyarakat.
“Di situ pimpinan parpol dapat mengetahui dengan sesungguhnya apa keinginan di bawah,” katanya.
Ketua KPU Kabupaten Merauke, Theresia Mahuze, menyampaikan terima kasih kepada setiap perwakilan lembaga yang telah hadir dan sekaligus mengikuti kegiatan sosialisasi pilkada.
“Kita semua mengetahui bahwa dalam waktu dekat akan dilaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati Merauke,” ujarnya.
Untuk pentahapan, menurut dia, sudah berjalan sejak 2019. Langkah awal yang dilakukan adalah peluncuran yang dibuat dalam bentuk doa bersama lintas agama.
“Memang kita di Merauke pertama menyelenggarakan dibandingkan sejumlah daerah lain di Papua yang ikut pilkada,” katanya.
Maria berkomitmen setiap pentahapan pilkada akan dijalankan dan dilaksanakan sesuai aturan.
“Memang ada beberapa tahapan mengalami perubahan, namun tidak terlalu signifikan,” katanya.
Ia menjelaskan perubahan hanya pada aturan jadwal calon perseorangan dalam penyerahan dokumen. Awalnya dari Desember sampai Maret 2020, namun dalam aturan terbaru dimulai 19-23 Februari 2020.
Selain itu, verifikasi calon perseorangan, KPU akan melakukan verifikasi terkait syarat minimal dan dukungan persebaran. Kemudian verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.
“Dalam tahapan lama hanya sekali dilakukan tapi aturan baru harus dua kali,” ujarnya.
Dijelaskan, dalam pileg dan pilpres lalu dengan kegiatan sosialisasi yang terus dilakukan jumlah pemilih mengalami peningkatan.
“Ini suatu langkah awal yang bagus, kita semua berharap terjadi peningkatan pemilih lagi dalam pilkada,” katanya.
Dia juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mengawal serta mengawasi setiap tahapan pilkada hingga jadwal pelaksanaan pencoblosan dan penghitungan surat suara. (*)
Editor: Syofiardi
