Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua, Maruli Tua, mengatakan masih rendahnya tingkat kehadiran pegawai di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi Papua, harus segera ditanggapi serius oleh setiap pimpinan.
"Pimpinan OPD bertanggung jawab membina stafnya. Apalagi dengan diterapkannya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)," kata Maruli, di Jayapura, Senin (3/9/2018).
Sesuai data absensi, ujar ia, tingkat kehadiran ASN masih di bawah 70 persen dan itu terjadi pada 34 OPD. “TPP bukan hak ASN, tetapi menjadi tanggung jawab kita untuk membuktikan bahwa kita layak menerima TPP tersebut,” ujarnya.
Terkait itu, KPK akan mengawasi dan memastikan pemberlakukan TPP di Provinsi Papua. Sebab, pihaknya berharap, ke depan Papua menjadi referensi atau tolak ukur bagi Pemda kabupaten/kota dalam penerapan TPP.
Sebab, lanjutnya, masyarakat juga pasti akan mengawasi kinerja dari pemerintah. Jangan sampai dengan penerapan TPP menjadi penilaian buruk masyarakat kepada ASN Papua.
"Dari penilaian kami, selama berkunjung ke kabupaten/kota, banyak ASN yang tidak masuk kantor. Apalagi kalau kepala daerahnya tidak berada di tempat," kata Maruli.
"Bahkan, ada yang masuk kantor jam 08.00 Wit, tapi kerjanya tidak jelas, nanti pulang jam 16.00 WIT absen lagi, dan kami menyaksikan itu ketika datang ke kantor pemerintahan di daerah,” sambungnya.
Menanggapi itu, Maruli Tua berharap kedepan ada kesungguhan dari semua kepala daerah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, karena tujuan kita adalah bagaimana masyarakat merasakan pembangunan dan mendapat kesejahteraannya.
"Kami pastikan, kita semua ada dalam satu barisan, karena kita punya lima tugas penting, pertama koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan dan penindakan. Jadi, kalau salah, kita akan hajar, kalau masih bandel, kita tidak akan segan-segan menghajar siapapun,” ujarnya.
Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo mengatakan sebagai abdi negara, pegawai harus selalu kedepankan disiplin. Menurutnya ini kunci sukses dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"ASN sebagai pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan diharapkan mampu menunjukkan sikap yang baik sebagai abdi negara. Ini yang harus diingat," kata Soedarmo. (*)
