KPK temukan 10 aspek yang harus dibenahi Pemprov Papua

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kunjungannya ke Bumi Cenderawasih, menemukan 10 aspek yang harus dibenahi oleh pemerintah provinsi (Pemprov) Papua, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Sepuluh hal itu, meliputi perencanaan dan penganggaran keuangan daerah, pengadaan barang jasa, pelayanan terpadu satu pintu dan penanaman modal, teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, peningkatan efektivitas inspektorat, optimalisasi pendapatan daerah, pendidikan, sosial, serta peguatan dan efektivitas partisipasi publik.

"Semuanya prioitas. Harus dituntaskan utuk perbaikan maupun peningkatannya, sebagaiman yang telah disusun dalam rencana aksi," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo melalui rilis pers yang diterima Jubi, di Jayapura, Senin (3/10/2016).

Selain perbaikan pada tingkat eksekutif, KPK juga mendorong perbaikan pada tingkat legislatif. Oleh karenanya KPK pun menggelar workshop pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan DPRD Papua, pada Selasa (4/10/2016) di kantor wakil rakyat.

Menurut Agus, workshop ini ditujukan kepada para legislator, dengan harapan para wakil rakyat dapat terus mengoptimalkan fungsi fungsi yang dimiliki dalam rangka pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan.

"Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bagian dari tindak lanjut program koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi KPK di Provinsi Papua," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen, mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi kehadiran KPK di Bumi Cendewasih untuk memberikan pendampingan terhadap tata kelola pemerintahan.

"Saya harap kehadiran ketua KPK ini untuk memberikan gambaran secara umum dan khusus serta memberikan motivasi kepada kami bagaimana penyelenggaraan pemerintahan dengan baik," kata Hery.

Dia menambahkan pemerintah provinsi Papua sampai saat ini terus berupaya untuk membuat regulasi dan infrastruktur daerah untuk menunjang pengelolaan pemerintahan di Papua berjalan dengan baik. "Kami sudah mendapat opini WTP, namun hasil tersebut melalui perjuangan yang berat," tutupnya. (*)

Related posts

Leave a Reply