Jayapura, Jubi – Seribuan massa gabungan Aliansi Rakyat Bersatu Bela Papua dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak mengintimidasi Gubernur Papua, pasca insiden yang terjadi di Hotel Borobudur Jakarta, beberapa waktu lalu.
Sambil membawa spanduk bertuliskan “Rakyat Papua Bersatu Menolak Segala Bentuk Intimidasi Terhadap Gubernur Papua” dan “Stop Kriminalisasi Gubernur Papua”, ribuan massa menyuarakan orasi di halaman Kantor Gubernur Jalan Soa Siu Dok II Jayapura, Rabu (13/2/2019).
Koordinator Massa Benyamin Gurik menyatakan, ada skenario besar yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui KPK untuk menjatuhkan Gubernur Papua melalui sejumlah isu korupsi. Untuk itu, pihaknya dengan tegas menolak cara-cara tersebut.
“Skenario intimidasi sudah terjadi dari periode kepemimpinan gubernur yang lalu. Berbagai cara dilakukan oleh mereka( pemerintah pusat) untuk menjatuhkan gubernur. Dikaitkan dengan itu tentunya kami rakyat Papua marah, karena baru Gubernur Papua Lukas Enembe yang punya hati tulus dan komitmen tinggi untuk membangun Papua,” katanya.
Ia menilai, ketegasan Gubernur Lukas Enembe dalam setiap kebijakan membuat ada oknum-oknum yang merasa gerah, karena tidak bisa lagi sewenang-wenang menggunakan anggaran. Sebab, semuanya harus sesuai aturan.
“Bahkan karena itu di zaman Lukas, Papua bisa meraih WTP dari BPK atas laporan penggunaan anggaran,” ucapnya.
“Hanya beliau, 10 persen saham Freeport bisa kita dapatkan. Intinya, dengan kepemimpinan beliau banyak orang di pusat yang tidak bisa lagi mencuri di Papua. Makanya mereka melakukan berbagai cara untuk menghentikan Lukas Enembe,” sambungnya.
Sebelumnya, Kuasa hukum Pemerintah Provinsi Papua, Stefanus Roy Rening meminta KPK berhenti melakukan upaya kriminalisasi terhadap pejabat Pemerintah Provinsi Papua dengan menggeser kegagalannya dalam upaya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat Papua di Hotel Borobudur karena tanpa bukti kepada isu penganiayaan terhadap dua pegawainya.
“Kasus yang terjadi itu ada penyebabnya. Dan sebabnya itu harus dijelaskan oleh KPK secara transparan, jujur dan terbuka kepada publik, apa yang pegawai KPK lakukan di Hotel Borobudur hingga terjadi insiden itu,” kata Roy.
“KPK berusaha menggeser isu dari OTT yang gagal dengan penganiayaan petugas KPK. Ini yang menurut saya tidak fair. Apa yang terjadi saat ini adalah akibat sistem kerja KPK yang tidak professional, menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan, mempergunakan hukum untuk menakut-nakuti masyarakat,” sambungnya.
Hingga berita ini diturunkan, aksi unjuk rasa masih berlangsung damai. Sementara beberapa ruas jalan terjadi kemacetan, seperti di Jalan Sam Ratulangi dan Soa-Siu Dok II. Nampak ratusan aparat kepolisian berjaga-jaga di sepanjang ruas jalan dan lokasi demo. (*)
Editor: Syam Terrajana
