Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KP3A, menyosialisasikan buku panduan sinergi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bagi pemerintah dan lembaga masyarakat, akademisi, dunia usaha, lembaga profesi dan media. Sosialisasi itu dilakukan di Kota Jayapura, Papua, Selasa (5/11/2019).
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Anike Rawar, mengatakan program perlindungan perempuan dan anak perlu diselaraskan. Penyelarasan program itu diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala yang menghambat upaya perlindungan perempuan dan perempuan.
“Tentu dengan adanya buku panduan ini, organisasi perempuan, tokoh agama dan organisasi lainnya bisa bersatu dalam mewujudkan penyelamatan perempuan dan anak. Perempuan dan anak tidak [boleh mengalami] kekerasan,” kata Rawar di Jayapura, Selasa.
Menurut Rawar, sosialisasi yang sama sudah dilakukan di tujuh kabupaten di Tanah Papua, diantaranya Manokwari, Merauke, Keerom, Jayawijaya, dan Kaimana. Sosialisasi itu dilakukan untuk memperkuat upaya perlindungan perempuan dan anak, agar Papua tidak tertinggal dengan daerah lain di Indonesia. “Ketujuh kabupaten di Papua dan Papua Barat ini mewakili tujuh wilayah adat yang ada di Papua,” ujarnya.
Di samping itu, ujar ia, pemberdayaan perempuan memiliki 39 organisasi perempuan dan satu badan yang dinamakan Puspa, singkatan dari Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak. Puspa beranggotakan perempuan-perempuan berbakat dan memiliki inovasi dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.
“Di organisasi ini mengajar perempuan untuk bisa tampil, berjuang dan melewati tantangan untuk menghidupi keluarga, khususnya anaknya agar bisa bersekolah dan lainnya,” jelasnya.
Ketua Forum Puspa Anggrek Hitam Provinsi Papua, Irene Waromi mengaku sangat bersyukur badan yang dipimpinnya bisa membuat kaum perempuan aktif dalam upaya perlindungan serta pemberdayaan perempuan dan anak. Waromi berharap keterlibatan para aktivis Puspa akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua.
“Kita tahu Indeks Pembangunan Manusia Papua dan Papua Barat paling rendah. Itu karena lembaga-lembaga masyarakat belum secara maksimal dilibatkan dalam proses-proses perempuan,” kata Waromi.
Untuk itu, tegas Waromi, masalah perempuan dan anak bukan hanya tugas pemerintah daerah tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak. Lembaga agama, lembaga adat dan lainnya juga harus terlibat untuk menyelesaikan persoalan perempuan dan anak. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
