Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jakarta, Jubi – Korea Utara akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia setelah pengadilan Malaysia memutuskan bahwa seorang pria Korea Utara dapat diekstradisi ke Amerika Serikat untuk menghadapi dakwaan pencucian uang. Media pemerintah Korut KCNA melaporkan pada Jumat, (19/3/2021) Kementerian Luar Negeri Korea Utara juga memperingatkan Amerika Serikat akan “membayar harga” atas tindakannya, lapor KNCA.
Tercatat pada 9 Maret pengadilan tinggi Malaysia memutuskan bahwa seorang pria Korea Utara bernama Mun Chol Myong, dapat diekstradisi ke Amerika Serikat untuk menghadapi dakwaan pencucian uang, menurut laporan media.
Baca juga : Masalah Korea-Malaysia perlu diselesaikan dengan tenang
Kasus corona meluas ke sembilan negara
Korea Utara sambut meriah kehadiran presiden China
Mun ditangkap pada 2019 setelah Amerika Serikat menuduhnya melakukan pencucian uang melalui perusahaan bayangan dan mengeluarkan dokumen palsu untuk mendukung pengiriman ilegal ke Korea Utara. Dia menggugat permintaan ekstradisi dengan alasan itu bermotif politik.
“Ekstradisi sebagai tindakan jahat dan kejahatan berat yang tidak dapat diampuni dan dilakukan oleh otoritas Malaysia, yang telah membuat warga negara kami sebagai korban tindakan permusuhan AS yang menyimpang dari hukum internasional yang diakui,” kata Kementerian Luar Negeri Korea Utara.
Tindakan Malaysia telah menghancurkan seluruh fondasi hubungan bilateral yang didasarkan pada penghormatan terhadap kedaulatan, katanya. Hubungan dekat Malaysia dengan Korea Utara semakin menurun setelah saudara laki-laki pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, Kim Jong Nam, dibunuh di bandara Kuala Lumpur pada Februari 2017 ketika dua perempuan mengolesi wajahnya dengan agen saraf VX, racun mematikan yang digolongkan oleh PBB sebagai senjata pemusnah massal.
“Kami memperingatkan sebelumnya bahwa AS – manipulator belakang panggung dan penyebab utama insiden ini – juga akan diminta membayar harga yang harus dibayar,” lapor KCNA.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joe Biden akan menyelesaikan peninjauan kebijakan Korea Utara dalam beberapa minggu ke depan dalam konsultasi erat dengan sekutu.
Pemerintah Joe Biden dilaporkan telah mengontak Korea Utara untuk negosiasi melalui berbagai saluran diplomatik sejak pertengahan Februari, tetapi tidak direspons. Wakil Menteri Luar Negeri Pertama Korea Utara, Choe Son-hui, mengkonfirmasi bahwa AS menontak Pyongyang bahkan sehari sebelum latihan gabungannya dengan Korea Selatan.
“Kami telah menyatakan pendirian kami bahwa tidak ada kontak dan dialog DPRK-AS yang mungkin dilakukan kecuali AS membatalkan kebijakan permusuhannya terhadap DPRK,” kata Choe, dikutip dari Yonhap. (*)
Editor : Edi Faisol
