Papua No. 1 News Portal | Jubi
Sentani, Jubi – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Jayapura mempertanyakan efektifitas koordinasi antara Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional atau PB PON XX Papua dan Sub PB PON Kabupaten Jayapura. Kurangnya koordinasi itu membuat gaung pesta olahraga empat tahunan itu tidak terasakan di Kabupaten Jayapura.
Hal itu dinyatakan Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jayapura, Eymus Weya di Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura, Senin (19/4/2021). Weya menyayangkan Kabupaten Jayapura sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan PON XX Papua tidak memperlihatkan gairah menjadi tuan rumah PON.
“Tidak nampak adanya baliho, pamflet di pusat keramaian, atau di bandara dan tempat umum lainnya. Tidak nampak ada [tempat yang] menjadi [pusat] informasi penyelenggaraan PON di sini,” kata Weya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin.
Baca juga: PB PON Papua yakin PON XX bisa disaksikan penonton
Weya menyatakan Sub PB PON Kabupaten Jayapura sudah terbentuk sejak tiga tahun lalu, namun tidak segera diberi tugas dan anggaran yang jelas. Penjadwalan ulang pelaksanaan PON XX Papua, termasuk karena pandemi COVID-19, juga membuat koordinasi para penyelenggara PON kurang.
Weya menyebut berbagai fasilitas telah dibangun untuk penyelenggaraan PON, termasuk sejumlah arena/venue yang dibangun di Kabupaten Jayapura. Akan tetapi, penyiapan aspek sosial, ekonomi, maupun partisipasi warga juga harus diperhatikan secara serius.
“Ini momen yang tidak ada kedua kalinya. Nanti, sampai ratusan tahun yang akan datang, baru ada lagi PON di papua,” ujarnya.
Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Jayapura, Kliff Ohee mengatakan penyelenggaraan PON XX Papua di Kabupaten Jayapura telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura tahun lalu, senilai Rp200 miliar. Akan tetapi, Ohee menyatakan tidak mengetahui apakah anggaran itu telah digunakan atau belum.
Baca juga: Bupati Jayapura: PB PON XX Papua harus jelaskan tugas dan fungsi Sub PB PON
Ohee juga tidak mengetahui berapa sisa anggaran penyelenggaraan PON itu pasca pemotongan semua pos APBD Kabupaten Jayapura, demi menangani pandemi COVID-19. “Pemerintah daerah juga harus peka terhadap moment penting seperti PON. Minimal ada inisiatif lain yang diambil untuk persiapan, tidak hanya menunggu,” kata Ohee.
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw sebelumnya telah mempertanyakan koordinasi dan pembagian tugas antara PB PON XX Papua dan Sub PB PON Kabupaten Jayapura. Hal itu disampaikan Awoitauw setelah menerima pataka PON XX Papua, tanda pendelegasian tugas dan wewenang dari PB PON XX Papua kepada Sub PB PON Kabupaten Jayapura.
“Pemberian kewenangan serta pembagian tugas kerja hingga saat ini belum jelas. Hanya pataka sebagai simbol kesiapan yang diserahkan oleh Gubernur Papua, tetapi anggarannya tidak disertakan,” pungkas Mathius. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
