Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,
Yahukimo, Jubi – Kebijakan pemerintah pusat menerapkan BBM Satu Harga di tanah Papua menjadi salah satu cara pemerintah untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat dan mempercepat pertumbuhan perekonomian di Papua.
“BBM Satu Harga merupakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata presiden Joko Widodo di Dekai, Selasa (18/10/2016).
“Sekarang masyarakat di Papua sudah bisa menikmati harga BBM yang sama dengan daerah lain di Indonesia, sehingga kedepannya diharapkan mampu mempercepat laju perekonomian di sini,” kata Jokowi, yang sekaligus meresmikan pesat Air Tractor, yang digunakan untuk mengangkut BBM di kawasan pegunungan di Papua.
Harga BBM jenis premium di APMS Yahukimo dihargai Rp6.700 per liter, atau Rp250 lebih tinggi dari harga standar yakni Rp6.450, sejak 1 Oktober tahun ini.
Kunjungan presiden Joko Widodo ke Yahukimo, selain meresmikan penggunaan pesawat Air Tractor, dalam rangkaian meresmikan Bandara Nop Goliat Dekai dan menyapa masyarakat di Lapangan Yahukimo Bangkit.
Presiden mengakui persoalan harga bahan bakar, bahan makanan serta bahan material yang tinggi sudah terjadi selama bertahun-tahun di Papua dan Papua Barat, khususnya daerah pedalaman Papua. Sehingga melalui kebijakan ini, diharapkan harga-harga itu bisa turun dan sama dengan harga yang diterapkan di wilayah lain Indonesia.
“Kita ketahui bersama bahwa (persoalan) ini sudah menahun kita nikmati harga yang ada di Indonesia Barat, Indonesia Tengah, harganya seperti sekarang contoh Rp6.450 sedangkan sudah berpuluh tahun di Papua harganya dari Rp50 ribu, Rp60 ribu sampai Rp100 ribu per liter. Bayangkan, kalau di Jawa ada kenaikan seribu saja demo semuanya. Di sini harga Rp60 ribu, Rp100 ribu per liter bertahun-tahun rakyat diam.
“Oleh sebab itu kenapa kita membeli air tractor ini. Sekarang kita baru beli dua. Nanti kita akan tambah tiga lagi menjadi lima untuk di Papua dan Kalimantan Utara,” kata Presiden.
“Tugas ini sudah saya berikan kepada Menteri BUMN, Pertamina, dan kita berharap bagi rakyat Papua kebijakan BBM Satu Harga ini bisa menumbuhkan ekenomi, perbaiki kesejahteraan karena jelas bahwa via transportasi akan lebih murah, logistik akan lebih murah, sehingga harga bisa diturunkan. Ini memang step by step, tahapan demi tahapan,” jelasnya.
Kontrol harga
Gubenur Papua Lukas Enembe memerintahkan seluruh pimpinan daerah dari semua elemen untuk turut aktif dalam mengontrol pendistribusian barang dan harga.
“Kita akan mengawasi baik bupati, Dandim, kapolres, harus bekerja bagaimana untuk mengawasi harga yang ada di Indonesia timur ini. Jangan sampai ada oknum-oknum tertentu yang mensuplai dengan harga berbeda. Jadi, kalau pertamina sudah drop ke agen mereka, harus sama. Kemudian dari agen ke masyarakat harus sama,” kata gubernur.
“Kita meminta kepada seluruh muspida untuk mengontrol harga ini, jangan sampai ada oknum-oknum tertentu yang mensuplai bahan bakar dengan harga sendiri,” tegas gubernur.
Sementara itu, Pemerintah Yahukimo berencana menerbitkan Peraturan Bupati tentang Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai landasan hukum untuk mengontrol harga bahan bakar itu agar berada dalam batas margin harga sesuai ketentuan pemerintah.
Bupati Abock Busup mengatakan kontrol terhadap harga BBM dapat dilakukan secara menyeluruh disemua daerah di kedua provinsi di wilayah paling timur Indonesia ini dengan menerbitkan peraturan daerah. Untuk wilayah Yahukimo, ia merencanakan untuk menerbitkan peraturan bupati.
“(cara kontrol) yang lain peraturan daerah saja. Itu juga menyesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Yang di Dekai ini kan agak murah. Tapi yang di puncak Papua sana lebih tinggi lagi. Jadi nanti tergantung peraturan daerah saja. Bisa juga nanti ada peraturan Bupati,” kata Bupati Abock di Dekai, Selasa (18/10/2016).
Rencana penerbitan peraturan Bupati Yahukimo disampaikan bupati Abock Busup sebagai tindaklanjut dalam menerjemahkan instruksi presiden Joko Widodo terkait BBM Satu Harga yakni Rp6.450 per liter untuk jenis premium. “Ini akan menjadi alat kontrol,” katanya. (*)
