Konflik Intan Jaya (3) : Daerah Otonom Baru, Konflik Baru

Papua No.1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Kabupaten Intan Jaya, khususnya Distrik Sugapa dan Distrik Hitadipa, bukanlah daerah operasi TPNPB. Kabupaten Intan Jaya merupakan Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran dari Kabupaten Paniai.[1] Kabupaten Intan Jaya terbentuk dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2008 pada 26 November 2008. Intan Jaya terdiri dari enam distrik yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Paniai, yaitu Agisiga, Biandoga, Hitadipa, Homeyo, Sugapa, Wandai.[2]

Pada tahun 2013, terjadi penambahan dua distrik di Intan Jaya, yaitu Ugimba (hasil pemekaran Distrik Sugapa) dan Distrik Tomosiga (hasil pemekaran Distrik Agisiga. Penambahan distrik tersebut disertai penambahan jumlah kampung menjadi 97 kampung.

Hingga masa awal pemekaran, umumnya persoalan sosial di Intan Jaya berupa perkelahian antar warga, palang memalang, kecanduan minuman keras. Akan tetapi, tidak ada konflik bersenjata yang melibatkan para aktor keamanan seperti TNI, Polri, dan kelompok bersenjata TPNPB.

Setelah 11 tahun dibentuk, Kabupaten Intan Jaya belum efektif memperbaiki pelayanan pendidikan bagi 49.293 jiwa penduduknya. Pemerintah Kabupaten Intan Jaya gagal mengatasi persoalan rendahnya kualitas sumber daya manusia, kemiskinan, ketimpangan pertumbuhan ekonomi, ketertinggalan, dan keterisolasian.

Hal itu berdampak pada rendahnya daya saing Kabupaten Intan Jaya.[3] Capaian IPM Kabupaten Intan Jaya masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Papua. Pada tahun 2015, IPM Kabupaten Intan Jaya masih berada pada angka 44, 35, sedangkan Provinsi Papua sudah mencapai 57, 25.

Minimnya fasilitas pendidikan, serta tenaga pengajar yang terbatas memengaruhi proses kegiatan belajar mengajar dan angka melek huruf di sana. Pada tahun 2019, menurut Dinas Pendidikan dan Pengajaran Intan Jaya, hanya terdapat sebanyak 47 sekolah, di mana terdiri atas 3 unit TK, 36 unit SD, 7 unit SMP, dan 1 unit SMA. Intan Jaya memiliki 222 guru yang terdiri atas 6 orang guru TK, 138 orang guru SD, 67 orang guru SMP, dan 11 orang guru SMA.[4]

Fasilitas kesehatan di Intan Jaya juga tetap minim. Dinas Kesehatan Intan Jaya mencatat terdapat 24 fasilitas kesehatan, yang bertumpu kepada delapan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang tersebar merata di delapan distrik Intan Jaya. Sejumlah delapan Puskesmas itu dibantu 13 unit Puskesmas Pembantu (Pustu) yang hanya berada di Distrik Homeyo dan Distrik Wandai dan dua unit balai pengobatan. Intan Jaya hanya memiliki satu unit Rumah Sakit Umum Daerah yang menempati bangunan Puskesmas Sugapa. Di Intan Jaya juga tidak ada rumah bersalin dan apotek.

Minimnya fasilitas kesehatan di Intan Jaya, membuat masyarakat sulit menjangkau pelayanan kesehatan yang baik. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, masyarakat harus melakukan perjalanan panjang ke Nabire atau Timika.[5]

Pembentukan Kabupaten Intan Jaya gagal meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi warganya. Sebaliknya, Intan Jaya justru mengalami sejumlah dampak dari pemekaran itu, termasuk konflik baru yang berakar kepada persoalan politik lokal, ataupun kekerasan yang dilakukan aparat keamanan seperti polisi atau tentara.

Infografis Jubi Papua — Infografis kekerasan Brimob di Intan Jaya – Infografis Jubi

Pada Pemilihan Umum 2014, terjadi sengketa terkait hasil pemilihan Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Intan Jaya dan tudingan penggelembungan suara.[6]

Selain persoalan sengketa dalam Pemilihan Legislatif DPRD Intan Jaya, keberadaan aparat keamanan di Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya, juga menimbulkan gesekan baru. Pada 29 September 2014, terjadi penembakan terhadap warga yang sebelumnya terlibat perkelahian dengan dua anggota Brimob.[7] Seprianus Japugau (22) kena luka tembak di perut, sementara Benyamin Agimbau (30) luka parah karena dipukul popor senjata.[8]

Pasca itu, terjadi sedikitnya tujuh intimidasi bentrokan fisik antara Brimob dan warga sipil. Sejumlah kasus itu termasuk penembakan yang dilakukan satuan Brimob terhadap Malon Sondegau di Sugapa 25 Agustus 2016 (mengalami luka-luka dan masih hidup). Kasus lainnya adalah penembakan Brimob terhadap Otinus Sondegau (tewas) di Sugapa 27 Agustus 2016 yang menimbulkan amuk massa serta pembakaran Markas Kepolisian Sektor Sugapa.[9] Ada satu kasus kekerasan lain yang juga melibatkan aparat keamanan, yaitu kasus penikaman yang menewaskan kepala suku Kemandoga Ijihogama Selegani di Homeyo pada Desember 2015.[10]

Konflik yang lebih besar terjadi saat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya periode 2017 – 2022. Pilkada itu berujung sengketa dan bentrokan antara simpatisan pasangan calon bupati Yulius Yapugau-Yunus Kalabetme dan petahana Natalis Tabuni-Robert Kobogoyauw.

Kasus Pilkada dimulai dengan bentrokan antara simpatisan para kandidat yang terjadi di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Intan Jaya pada 23 Februari 2017. Saat itu, massa pendukung Yulius Yapugau-Yunus Kalabetme meminta KPU mempercepat proses penghitungan suara Pilkada Intan Jaya. Permintaan itu ditolak, karena KPU Intan Jaya belum menerima rekapitulasi perolehan suara dari Distrik Wandai dan Distrik Agisiga.^[11] Akibatnya terjadi bentrokan antar pendukung yang menewaskan tiga orang warga. Sejumlah 101 warga lainnya terluka.[12].

Polda Papua segera mengirimkan 400 orang polisi ke Intan Jaya. Sejumlah 30 Brimob asal Bali yang sebelumnya berada di Kabupaten Dogiyai juga dipindahkan ke Intan Jaya.[13] Rekapitulasi perolehan suara itu akhirnya diselesaikan KPU Intan Jaya pada 24 Februari 2017.

Akan tetapi, pada 15 Mei 2017, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Papua menolak hasil rekapitulasi Pilkada Intan Jaya itu. Bawaslu menilai banyak persyaratan administrasi yang tidak dipenuhi KPU Intan Jaya. Persoalan itu kemudian menjadi sengketa Mahkamah Konstitusi (MK). MK memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 7 TPS berbeda.[14] Pada 29 Agustus 2017, Ketua MK Arief Hidayat membacakan putusannya, menetapkan Natalis Tabuni dan Robert Kobogoyauw memenangi Pilkada Intan Jaya 2017 dengan 36.883 suara. Putusan itu sekaligus membatalkan putusan KPU Intan Jaya yang memenangkan Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme.[15]

Putusan MK memantik protes dan pemalangan lapangan terbang Sugapa. Sejumlah kantor Pemerintah Kabupaten Intan Jaya di Sugapa dibakar massa. Amuk massa itu membuat kegiatan perekonomian di Sugapa lumpuh, karena sebagian besar kios dan pasar memilih tutup. Masyarakat asli memilih untuk diam di dalam rumah, sedangkan sebagian masyarakat pendatang memilih mengungsi ke markas polisi dan tentara.[16]

Pasca amuk massa di Sugapa itu, 100 Brimob Detasemen A Polda Sulawesi Selatan dikirim ke Intan Jaya untuk menjaga obyek vital, seperti lapangan terbang dan kantor-kantor pemerintah.[17]Usai dilantik sebagai Bupati Intan Jaya pada 12 Desember 2017, Natalis Tabuni menyatakan akan melakukan rekonsiliasi dengan seluruh lawan politiknya. Namun upaya itu tidak sepenuhnya dijalankan. Konflik Pilkada 2017 membuat Pemerintah Kabupaten Intan Jaya sulit menengahi berbagai konflik baru yang terjadi di sana. (*)

Baca Konflik Intan Jaya (1)

Baca Konflik Intan Jaya (2)

Baca Konflik Intan Jaya (4)

Baca Konflik Intan Jaya (5)

Baca Konflik Intan Jaya (6)

Baca Konflik Intan Jaya (7)

Baca Konflik Intan Jaya (8)

Baca Konflik Intan Jaya (9)