Papua No. 1 News Portal | Jubi
Kiribati mungkin merupakan salah satu pulau terkecil di Pasifik, dan salah satu pulau yang terdampak paling gawat dari naiknya permukaan air laut dan perubahan iklim. Tetapi keputusan pemimpin-pemimpinnya untuk menjadi tuan rumah Konferensi Regional Pasifik tentang Anti-Korupsi ini sangat penting.
Pada saat dimana wilayah ini – dan seluruh dunia, dalam hal ini – dihadapkan dengan krisis iklim yang semakin genting dan tantangan yang memerlukan tindakan yang mendesak dan perhatian serius, isu korupsi dan betapa penting penyelesaiannya, dapat dengan mudah diabaikan dan tertimbun.
Tapi sekarang kita lihat Kiribati, salah satu titik terkecil di peta dunia, memimpin perang melawan korupsi, langkah yang berani dan mengagumkan. Untuk setiap masalah yang mereka hadapi terkait dengan bencana perubahan iklim, mungkin Presiden Republik Kiribati, Taneti Maamau, tahu sesuatu yang tidak diketahui banyak orang.
Mungkin, sementara dunia khawatir tentang tenggelamnya Kiribati ke Samudra Pasifik, mungkin Presiden Maamau melihat korupsi sebagai persoalan yang jauh lebih serius, yang juga mengancam untuk menenggelamkan kita semua. Dan memang demikian.
Dengan perubahan iklim, datang berbagai truk bermuatan jutaan dolar. Tanpa integritas, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik, jutaan orang tetap rentan terhadap penyalahgunaan, salah urus, dan korupsi. Hal ini sudah terjadi.
Tapi ini bukan hanya mengenai pembiayaan perubahan iklim. Dalam pendanaan internasional untuk tujuan apa pun – dan kita berbicara tentang jutaan dan miliaran dolar – dan kita dapat dengan mudah menemukan kesamaannya.
Korupsi dan pejabat yang korup tidak mengenal hambatan, mereka tidak peduli. Oleh karena itu sangat penting kita menekankan prinsip-prinsip integritas, akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik. Ini adalah satu-satunya cara untuk menanggapi dan mengeliminasi dampak buruk dari penyalahgunaan dan penyelewengan dana serta korupsi.
Biaya korupsi itu sangat tinggi. Data secara global menunjukkan bahwa korupsi melenyapkan setidaknya AS$ 2,6 triliun per tahun – atau lima persen dari produk domestik bruto global. Diperkirakan usaha-usaha dan per orangan membayar suap lebih dari AS $ 1 triliun setiap tahunnya.
Dan bagaimana ini berdampak pada setiap orang?
Sekretaris Jenderal PBB menyimpulkan jawabannya dengan sanga tepat. Katanya: “(Korupsi) merampas sekolah-sekolah, rumah sakit, dan layanan penting lainnya dari masyarakat, menjauhkan investasi asing, dan melucuti SDA negara- negara dari tangan mereka. Korupsi melemahkan aturan hukum dan memungkinkan kejahatan lainnya untuk bertumbuh, seperti perdagangan manusia, narkoba, dan senjata ilegal.”
Tak perlu dijelaskan lagi bahwa korupsi melahirkan lebih banyak korupsi. Ia bertumbuh subur ketika orang-orang yang jujur memutuskan untuk bungkam dan tidak melakukan apa-apa.
Beberapa pihak mungkin berpendapat bahwa konferensi seperti yang diadakan di Kiribati, di mana pemimpin-pemimpin hanya berbicara adalah membuang-buang waktu, karena mereka hanya melakukan ini untuk tunjuk muka dan mendapatkan tunjangan mereka. Ini benar, sampai batas tertentu.
Tetapi, kita tidak boleh meremehkan pentingnya membicarakan masalah-masalah seperti ini, terutama masalah yang sulit seperti korupsi. Jauh lebih baik daripada mengabaikannya.
Itulah sebabnya kita memuji kepemimpinan Kiribati dalam mencanangkan kembali upaya-upaya regional, untuk menyelesaikan suatu permasalaham yang tidak banyak dibicarakan oleh pemimpin-pemimpin lainnya.
Perdana Menteri Samoa, Tuilaepa Dr. Sa’ilele Malielegaoi, adalah salah satu di antara para pemimpin yang hadir di konferensi pekan lalu itu. Memberikan pidato selang konferensi tersebut, ia berbagi topik untuk dipertimbangkan sehubungan dengan permasalahan korupsi dari pengalamannya di Samoa. Di surat kabar Samoa Observer, kita mencetak ulang pidatonya kata demi kata, karena kita percaya komentar dan komitmen yang ia ungkapkan di sana tentang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik itu sangat penting. Datang dari pemimpin negara ini, kata-kata menimbulkan harapan.
“Seperti bencana alam dan wabah penyakit, korupsi, jika dibiarkan untuk terus berkembang akan menimbulkan kekacauan dan penderitaan yang besar,” kata Tuilaepa.
Kita sangat setuju. Masalahnya adalah, mengungkap korupsi semacam itu dan memastikan pelaku bertanggung jawab atas pelanggarannya, terutama pada saat dimana metode untuk melakukan korupsi semakin sulit dan rumit. Yang diperlukan adalah penyelidik dan pejabat anti-korupsi yang sama cerdas dan pandainya, untuk mengekspos pelanggaran tersebut dan melakukan apa yang perlu dilakukan.
Namun, diperlukan kemauan politik untuk memastikan hal itu bisa terjadi. Ini juga mengharuskan pemimpin-pemimpin dan politisi untuk melakukan apa yang telah mereka janjikan akan mereka lakukan, bukan hanya di mulut saja sebagai alat hubungan masyarakat.
Kita mendorong semua orang untuk membaca pidato Perdana Menteri Tuilaepa. Misalnya, ia berkata: “Di sektor pelayanan publik Samoa hari ini, langkah-langkah pencegahan termasuk dengan teratur memberikan peringatan kepada pejabat publik untuk tidak menerima uang dari publik, serta pesan sosialisasi melalui televisi dan radio kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada pejabat yang melakukan pekerjaan dan layanan yang sudah seharusnya dilakukan pemerintah, atau untuk memungkinkan seseorang diberikan prioritas dalam suatu program pemerintah.
“Pelanggaran akan diselidiki sebagai pelanggaran terhadap kode etik pejabat publik dan bisa saja diteruskan ke tuntutan pidana jika diperlukan.”
Ia menambahkan: “Proses tender yang transparan dan penegakannya yang ketat diberlakukan untuk lelang kontrak proyek-proyek pemerintah skala menengah dan skala besar.”
Masih banyak hal yang ia katakan, tetapi cuplikan itu cukup untuk keperluan tulisan ini.
Kita ingin kalian mengingat apa yang dia katakan. Mengapa? Kalian memiliki tanggung jawab untuk meminta pertanggungjawaban dari pemimpin kita sehubungan atas janji-janji tersebut.
Apakah ada korupsi di Samoa? Tentu saja.
Baca saja hal lain yang dijabarkan Perdana Menteri dalam pidatonya. Tapi jangan menipu diri kita sendiri; itu hanyalah contoh kecil. Kita tahu masih ada lebih banyak masalah korupsi lainnya.
Ini bahkan telah terbukti berulang kali oleh laporan dari Kantor Audit serta Officers of Parliament Committee (OPC). Laporan-laporan yang didanai warga wajib pajak ini, telah diajukan ke Parlemen, telah mengekspos kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang di layanan publik. Ini termasuk kasus pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan sumber daya publik yang meluas. Korupsi.
Apa yang sedang dilakukan untuk melawan ini? Dan apa gunanya semua laporan ini jika mereka hanya diabaikan dan ditimbun?
Alangkah indahnya membaca pandangan Perdana Menteri Tuilaepa mengenai korupsi. Tetapi mengapa pemerintahnya terus mengabaikan dan menolak desakan untuk membentuk Pengadilan Anti-Korupsi? (Samoa Observer)
Editor: Kristianto Galuwo
