Papua No. 1 News Portal I Jubi,
Honiara, Jubi – Kepulauan Solomon berhasil mendorong suatu agenda baru untuk selalu menyertakan isu hak azasi manusia dalam persetujuan apapun yang ditandatangani oleh negeri-negeri Kepulauan Pasifik dengan Indonesia selama pertemuan Para Pemimpin Forum Kepulauan Pasifik baru-baru ini.
Menteri Urusan Luar Negeri dan Perdagangan Asing, Milner Tozaka, seperti dilansir Pacific Media Centre, Selasa (12/9) telah mendorong agenda tersebut dan didukung oleh Vanuatu dan Tonga saat Pertemuan Forum Para Pemimpin PIF di Apia, Samoa.
Sebelumnya, persetujuan bilateral antara Indonesia dengan negeri-negeri Pasifik hanya mengakui hubungan-hubungan dagang, namun sekarang hak azasi manusia akan disertakan dalam setiap hubungan negara-negara Pasifik tersebut dengan Indonesia.
Dalam Komunike ke-48 Forum Pemimpin PIF, para pemimpin menegaskan kerjasama konstruktif oleh negara-negara anggota PIF dengan Indonesia dengan mencermati pemilihan umum dan hak azasi manusia di West Papua serta meneruskan dialog dalam cara yang terbuka dan konstruktif.
Dalam wawancaranya dengan Island Sun setelah retreat para pemimpin di Taumeasina Island Resort Apia, Samoa, Tozaka mengatakan Kepulauan Solomon merasa senang isu West Papua disertakan dalam komunike.
Menurut dia posisi West Papua tetap dalam prioritas utama Kepulauan Solomon dan pemerintah akan terus berupaya mencari kemungkinan dialog lainnya untuk membawa West Papua menjadi pendiskusian di level teratas.
Tozaka juga mengatakan Kepulauan Solomon merasa tambah gembira atas dukungan Tonga dan Vanuatu, dalam mendorong isu West Papua ke meja pembicaraan lebih lanjut selama pertemuan PIF.
Perlu lebih banyak dukungan
Walaupun isu West Papua sudah masuk ke dalam komunike, ia juga menekankan hal itu masih cukup jauh dari pencapaian kemenangan sehingga butuh lebih banyak dukungan.
Tozaka menjelaskan gerakan mendukung Pembebasan West Papua (Free West Papua movement) semakin berkembang di banyak negeri di wilayah Pasifik, namun jalan menuju Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) demi mengajukan gagasan terkait West Papua sangat bergantung masing-masing negeri.
Menurutnya negeri-negeri Pasifik saat ini, yang sudah mendukung West Papua, tidak punya kesempatan sebagai satu kolektif untuk maju ke PBB.
“Kami mencoba mendorongnya sebagai upaya kolektif terkait isu West Papua ini, tetapi (respon) yang kami dapatkan adalah masing-masing negeri yang dapat lakukan dialog dengan PBB,” ujar Tozaka.
Dia menegaskan, biar bagaimanapun isu West Papua kembali mendapatkan momentum karena para pemimpin Pasifik telah menaruh suara mereka atas isu tersebut di dalam komunike.
Terpisah, diansir RNZI Rabu (13/9/2017) Perdana Menteri Samoa Tuilaepa Sailele Malielegaoi juga mempertahankan pembahasaan isu West Papua di dalam komunike PIF ke-48.
Tuilaepa menolak jika dikatakan pembahasaan isu itu di komunike terkesan kurang kuat. “Itu adalah pembahasaan terkuat yang bisa kami rancang. Anda tentu tahu isu ini memang sangat sensitive,” ujarnya.
Sementara Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Gerry Brownlee mengindikasikan adanya keprihatinan di kawasan Pasifik terkait situasi West Papua, dan menekankan pentingnya memelihara jalur-jalur komunikasi tetap terbuka.
Menurut dia, keterlibatan dengan Jakarta menyangkut West Papua lebih dominan mengenai isu-isu hak azasi manusia.
"Tentu saja jika anda ingat Timor Leste juga dimulai dengan dialog serupa dengan pemerintah Indonesia, dan saya rasa maksud sebenarnya adalah tidak ada yang menghendaki persoalan ini meningkat menjadi ‘perang terbuka’,” ujarnya.(*)
