Papua No. 1 News Portal | Jubi ,
Jakarta, Jubi – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, menolak menggelar pemilihan umum lebih awal, meski pemerintahannya sedang dirundung perpecahan. Tercatat salah satu mitra koalisi utamanya, Avigdor Lieberman, memutuskan mundur dari posisi menteri pertahanan karena menolak gencatan senjata dengan Hamas.Netanyahu lebih memilih bertahan dan menganggap permintaan menggelar Pemilu lebih awal sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab dan tidak tepat.
"Dalam periode di mana isu keamanan sangat sensitif, menggelar Pemilu adalah tindakan yang salah dan tidak diperlukan," kata Netanyahu, dalam rapat kabinet pada Minggu (18/11/2018).
Dalam wawancara dengan salah satu stasiun televisi, Netanyahu memprioritaskan bersatunya kembali koalisinya di pemerintahan.
"Keamanan nasional itu di atas pertimbangan politik. Kami akan mengalahkan musuh-musuh kita dan saya tidak akan meremehkan segala tantangan yang tengah kita hadapi," kata Netanyahu.
Pernyataan itu disampaikan Netanyahu menyusul bergolaknya situasi politik Israel selepas Lieberman memutuskan mengundurkan diri karena menolak kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di Jalur Gaza pada pekan lalu.
Pengunduran diri Lieberman dan penarikan dukungan Partai Yisrael Beitenu dari koalisi pemerintahan Netanyahu membuat kepemimpinan Perdana Menteri sejak 2009 itu semakin lemah terhadap oposisi.
Menteri Keuangan Israel Moshe Kahlon, menganggap tidak mungkin Netanyahu melanjutkan kepemimpinan dengan koalisi yang tersisa.
Bahkan Netanyahu dikabarkan langsung menggelar rapat darurat dengan Kahlon, demi mengatasi krisis koalisi ini. Namun, Kahlon menuturkan pertemuan keduanya berakhir tanpa kesimpulan apa-apa dan berencana menggelar rapat lagi pekan depan.
Juru bicara partai Netanyahu, Likud, mengatakan sang Perdana Meneteri juga akan menggelar rapat dengan para menteri kabinetnya dalam beberapa hari ke depan.
Selain desakan menggelar Pemilu lebih awal, Netanyahu juga tengah dirundung skandal korupsi yang muncul sejak awal 2017 lalu. Netanyahu telah diperiksa sembilan kali oleh kepolisian atas dua kasus dugaan korupsi.
Jaksa Agung Israel juga disebut akan memutuskan mendakwa orang nomor satu di Negeri Zionis itu dalam beberapa bulan ke depan. (*)
